Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program subsidi untuk motor listrik guna mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi polusi udara. Namun, hingga saat ini, jumlah pembeli motor listrik bersubsidi masih terbilang sedikit, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Dalam pernyataannya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan bahwa baru sebanyak 108 unit motor listrik bersubsidi yang terjual, sementara kuota yang disediakan mencapai 200.000 unit untuk tahun ini.
Moeldoko menjelaskan bahwa informasi mengenai pertumbuhan populasi pembelian sepeda motor, khususnya motor listrik bersubsidi, dapat diakses melalui aplikasi bernama Sisapira. Aplikasi tersebut memberikan informasi tentang jumlah pembelian motor berlistrik subsidi dan persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon pembeli. Namun, ia juga mengakui bahwa pertumbuhan pembelian motor listrik masih lambat, dan pemerintah sedang melakukan evaluasi terkait fenomena ini.
Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melaporkan bahwa sebanyak 381 unit motor berlistrik subsidi telah terjual. Meskipun demikian, data yang disampaikan oleh Moeldoko dan Kemenko Marves terlihat berbeda dengan yang tertera di situs Sisapira. Detikcom melaporkan bahwa hingga saat ini, belum ada motor listrik subsidi yang tersalurkan, kecuali dua unit yang sedang dalam proses verifikasi, dan 492 unit dalam proses pendaftaran. Dari total kuota 200.000 unit, masih tersisa 199.506 unit hingga hari ini.
Program subsidi motor listrik ini memberikan potongan harga sebesar Rp 7 juta per unit kepada pembeli, bukan pengusaha. Dengan adanya subsidi ini, diharapkan harga motor listrik menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Moeldoko menjelaskan bahwa penerima subsidi harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan.
Beberapa kriteria yang menjadi syarat bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi motor listrik antara lain adalah memiliki KUR (Kredit Usaha Rakyat), BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), penerima BSU (Bantuan Subsidi Upah), dan/atau penerima subsidi listrik dengan daya 900VA ke bawah.
Dalam menghadapi keterbatasan jumlah pembeli motor listrik bersubsidi, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini. Faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kendaraan ramah lingkungan, ketersediaan infrastruktur pengisian daya, dan ketersediaan unit motor listrik yang memadai perlu dipertimbangkan. Selain itu, kampanye yang lebih aktif dan edukasi mengenai keuntungan menggunakan motor listrik juga perlu dilakukan agar minat masyarakat terhadap kendaraan ini semakin meningkat.
Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan sektor swasta, termasuk produsen motor listrik, untuk mengoptimalkan promosi dan penjualan motor berlistrik subsidi. Selain itu, perlu juga dilakukan peninjauan terhadap proses verifikasi dan pendaftaran agar tidak terjadi penundaan yang berkepanjangan dalam penyaluran subsidi. Dengan upaya yang lebih maksimal dan koordinasi yang baik antara pemerintah, produsen, dan masyarakat, diharapkan program subsidi motor listrik dapat mencapai target dan memberikan dampak positif dalam mengurangi polusi udara serta meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.
