People Power Adalah Hak Rakyat

0
605

People power merupakan hak rakyat. Oleh karena dalam sebuah negara, rakyat merupakan pemilik tertinggi dari sebuah kedaulatan, jadi pemilik kedaulatan itu bukannya pemerintah dan/atau rezim, bukan pula partai politik, dst. Peran rezim hanya mengelola distribusi kekuasaan dan kewenangan sebagaimana amanat rakyat cq undang-undang (UU).

Ketika jalannya sebuah tata kelola tentang “sesuatu,” misalnya, tidak sesuai pakem (UU) yang telah disepakati, maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan bisa menggugat melalui mekanisme yang ada. Tetapi jika mekanisme itupun sudah dimanipulasi oleh rezim maka kekuatan dan perlawanan mereka pun mengalir di jalanan. Itulah people power. Rakyat menggugat.

People power tidak identik dengan kerusuhan massa, atau demonstrasi anarkhis, dst. Tidak begitu narasinya, meski tak boleh dielak ada yang diujudkan seperti hal di atas. Hakiki people power lebih kepada penyampaian aspirasi melalui pameran kekuatan baik jumlah maupun kualitasnya. Apakah ada yang keliru dalam narasi di atas? Jadi, munculnya people power bukan ujug-ujug, namun lebih kepada “reaksi” atas sebuah “aksi.” Dan aksi tersebut biasanya perihal ketidakseimbangan, kecurangan, ketidakadilan terhadap rakyat dst.

Model people power apapun, kapanpun dan dimanapun, bakal distigma sebagai makar jika mengalami kegagalan, dan para pelakunya dapat dipidana, tetapi sebaliknya, ia akan dipuja-puji oleh sejarah bahkan menjadi pembelajaran bagi publik global ketika mampu menggulingkan sebuah rezim yang dinilai lalim dan otoriter.

Agaknya narasi ini —people power— yang kini kencang bergulir di dunia (geo) politik baik di tingkat lokal/nasional maupun global. Setiap people power pasti memiliki isu dan jargon. Kenapa? Selain sebagai sarana penyatuan, juga merupakan ruh dari gerakan dimaksud.

Arab Spring yang melanda Timur Tengah dekade lalu adalah model people power melalui gerakan massa dan mampu mendongkel beberapa rezim korup di Mesir, Yaman, Tunisa, dst kendati gagal di Suriah dan Libya. Isu yang diusung tentang korupsi dan pemimpin tirani, sedang jargonnya “Cukup!”. Artinya, kekuasaan rezim cukup sampai disini saja.

Kembali ke Libya dan Suriah, bahwa kegagalan “people power” di kedua negara akibat isu dan jargon tidak selaras dengan kondisi faktual yang berkembang. Pertanyaan selidik lagi menggelitik pun muncul, “Apakah gerakan massa pada Mei 1998 yang mampu menggulingkan Orde Baru adalah ujud people power?”

Jawabannya ada di lubuk hati yang paling dalam.

Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.