Padang – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal minta proses pembangunan jalan tol trans Sumatera dilaksanakan sesuai jadwal. Menurut Hekal keberadaan jalan tol trans Sumatera ini sangat penting untuk menunjang kegiatan ekonomi. Diharapkan dengan selesainya jalan tol trans Sumatera ini aktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilalui akan meningkat.
“Pembangunan jalan tol ini memang menjadi konsen dari Komisi VI DPR dan menjadi proyek yang akan didorong dari periode pemerintahan sebelumnya dan harus dilanjutkan pada periode pemerintahan ini,” demikian dikatakan Hekal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI meninjau progres pembangunan Jalan Tol Padang – Sicincin di Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/4/2021).
Hekal menargetkan agar pembangunan tol ini bisa maksimal dan dalam waktu lima tahun kedepan sudah mendekati selesai.
“Memang kendala-kendala yang dialami masih juga terkait dengan masalah pembebasan lahan itu agak tersendat, dimana pembiayaan juga lagi berat. Apalagi kita sama-sama tahu dalam kondisi Covid ini ada batasan untuk berlalu lintas, sedangkan hitungan dari Tol ini memang sedari awal sudah kita pahami bersama akan berat, tetapi ini menjadi program negara untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian,” ungkap Hekal.
Ia mengatakan, pembangunan Jalan Tol tersebut diharapkan juga bisa menurunkan biaya logistik. “Tetapi kan otomatis biaya ini terpaksa harus ada yang terbebani, dalam hal ini PT Hutama Karya. Semenjak ada proyek ini, dengan pembiayaan baik dari PMN maupun dari hutang, mengalami beban bunga yang sangat berat. Oleh karenanya hal ini yang perlu kita bicarakan. Semakin dia kita berikan modal maka dia akan semakin banyak menarik hutang dan kemudian akan lebih besar biaya bunganya,” ujarnya.
Tahun ini saja, lanjut Hekal, PT Hutama Karya sudah mulai rugi dan kalau tahun depan ini berlanjut akan semakin rugi. “Kita pikirkan bersama dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, dengan harapan bahwa proyek ini jadi tapi juga jangan sampai Hutama Karya malah terkatung-katung ataupun bangkrut gara-gara kita bebani dengan tugas seperti ini. Itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk mencari jalan keluarnya,” papar politisi Fraksi Gerindra itu.
Hekal mengatakan, pembangunan proyek berjalan dengan baik, namun demikian Komisi VI juga mendapat penjelasan dari Dirut PT Hutama Karya, bahwa jika memang tidak ada anggaran yang masuk dalam tahun ini maka proyek ini terpaksa berhenti.
“Kunci keberhasilan dari proyek-proyek infrastruktur ini adalah kecepatan pembangunan. Namun kecepatan pembangunan harus diimbangi juga dengan penggunaannya yang meningkat. Dalam kondisi Sumatera yang penggunaannya masih rendah dan diproyeksikan akan rendah untuk beberapa tahun ke depan, kita harus pikirkan apakah biaya ini kita sudah sanggup biayakan. Jangan sampai proyek ini terhenti. Walaupun sedari awal, karena dia banyak tertunda, akhirnya terjadi pembengkakan biayanya yang tidak terkendali,” tandasnya.
Ia menyampaikan, pada masa sidang selanjutnya Komisi VI DPR RI akan memanggil Menteri BUMN untuk membicarakan mengenai konsep kelanjutan dari pada jalan Tol Trans Sumatera ini, berikut dengan pembiayaannya dan target-target penyelesaiannya.
“Kalau kita lihat, yang sangat mengganggu yaitu proyek sudah 4 tahun tapi pembebasan masih 20 persen. Memang masalah pembebasan tanah yang menjadi kunci untuk percepatan pembangunan ini. Kalau alat-alat bisa didatangkan dengan relatif cepat. Untuk itu kita perlu dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar proyek ini bisa berjalan sukses,” tegas Hekal.
