Berempat.com – Dewasa ini perusahaan teknologi finansial (tekfin) atau financial technology (fintech) terus bermunculan seiring dengan respon positif yang diberikan oleh masyarakat. Khususnya yang bergerak sebagai peer to peer (P2P) Lending, yakni tekfin yang mengelola uang nasabah untuk dipinjamkan kepada kreditur.
Keberadaan tekfin di masyarakat begitu disambut positif sebab efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan. Terutama karena menawarkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang cukup dilakukan melalui ponsel. Namun, sayangnya animo masyarakat terhadap perusahaan tekfin ini tak dibarengi dengan pengetahuan soal legalitas perusahaan.
Apalagi, bulan lalu Satgas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut ada sebanyak 277 fintech ilegal yang beroperasi. Artinya, fintech-fintech itu tak berada di bawah pengawasan OJK dan bukan tak mungkin dapat merugikan masyarakat.
Ketua Bidang Pinjaman Cash Loan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Sunu Widyatmoko menyebut, saat ini sudah ada 64 perusahaan tekfin yang terdaftar di OJK, 20 di antaranya adalah tekfin P2P Lending. Dengan demikian, masih ada ratusan tekfin beroperasi dengan status ilegal.
“Masyarakat perlu menghindari penggunaan fintech tak terdaftar yang menawarkan P2P lending cash loan. Pilihlah perusahaan P2P lending cash loan yang sudah terdaftar di OJK,” terang Suni di Jakarta, Kamis (30/8).
Menurut Sunu tak sulit bagi masyarakat untuk bisa membedakan mana tekfin yang legal dan mana yang ilegal. Salah satu caranya dengan mengecek langsung situs OJK. Selain itu, ia juga menyebut bahwa setiap tekfin legal diwajibkan untuk mencantumkan nomor registrasi dari OJK di situs resminya.
“Kalau ada penyelenggara yang tidak menunjukkan bukti tersebut, maka P2P lending itu bisa jadi ilegal,” tegas Sunu.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Aftech Aji Satria Sulaeman mengungkapkan tujuan berdirinya tekfin P2P Lending, yakni guna menjembatani pembiayaan di Indonesia dan memberi akses kepada kreditur yang kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan meski sebenarnya layak mendapat pinjaman.
“Untuk itu, asosiasi dan perusahaan fintech harus gencar memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan P2P lending cash loan,” tegasnya.
Hal senada juga sempat diungkap oleh Kepala Cabang Bank BRI Diponegoro, Surabaya, Eko Jayaputra. Menurutnya, tekfin muncul untuk menjadi alternatif bagi masyarakat yang butuh pinjaman. Namun, Eko menampik bila harus menyebut mereka yang meminjam di tekfin adalah yang tak bisa mengakses peminjaman di perbankan.
“Permasalahan pertama sebenarnya menurut saya, bank belum mampu masuk, belum mampu melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Paling yang baru terlayani oleh bank baru 30-40%. Di luar itu masih banyak orang yang belum bisa dilayani oleh bank. Dalam arti bank belum mampu memasarkan produknya ke orang-orang tersebut,” ujarnya kepada Berempat.com saat ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu.
Jadi, Eko menegaskan bahwa persoalan pertama ialah bank belum bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat. “Bukan karena mereka tidak layak, adalah 1-2 yang tidak layak, tapi saya rasa orang-orang tersebut sebenarnya kalo bank mau lebih masuk lagi ke dalam itu peluangnya sangat luar biasa. Akhirnya masuklah fintech-fintech itu,” tuturnya lebih lanjut.
Dengan begitu, Eko beranggapan bahwa tekfin bukan menyasar calon kreditur yang tak dapat mengakses pendanaan dari bank, tetapi masyarakat yang belum tersentuh oleh bank.
“Itulah menurut saya permasalahan sekarang ini. Kalo bank mau masuk ke dalam lagi, itu gede peluangnya,” sambung Eko.
Besarnya peluang menyasar masyarakat yang belum tersentuh oleh bank sebagaimana yang dimaksud Eko bukanlah isapan jempol semata. Menurut Aftech, sampai dengan saat ini jumlah kreditur di fintech P2P Lending mencapai 1 juta. Adapun penyaluran kredit sudah mencapai Rp 7,42 triliun dengan jumlah pemberi pinjaman 123.000 entitas.
