Pertimbangan Strategis PDIP sebaiknya menjadi partai politik yang tegas dalam menentukan posisinya, baik sebagai oposisi maupun dalam koalisi pemerintahan. Seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem yang telah menyatakan bahwa mereka siap menjadi oposisi dalam pemerintahan yang baru.
Strategis PDIP Dalam Menentukan Apakah Menjadi Oposisi Atau Bergabung Dalam Koalisi Pemerintahan
Dalam pandangannya, Dedi Kurnia berpendapat bahwa PDIP akan lebih meyakinkan sebagai oposisi jika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang kurang baik antara PDIP dengan Prabowo, serta relasi yang kurang harmonis antara Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi), serta dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, telah menegaskan bahwa partainya siap berada dalam berbagai kondisi, baik sebagai oposisi maupun dalam koalisi pemerintahan yang baru. Surya Paloh menyatakan hal ini setelah melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (23/2). Dengan sikap yang jelas dan konsisten, PDIP diharapkan dapat memainkan peran yang kuat dan kritis dalam menjaga keseimbangan politik di Indonesia. Sebagai partai yang memiliki basis massa yang besar dan pengaruh yang signifikan, PDIP dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengawasi kebijakan pemerintah dengan lebih efektif jika berada dalam posisi oposisi.
Dalam hal ini, relasi yang tidak harmonis antara PDIP dan beberapa tokoh politik penting, seperti Prabowo dan SBY, dapat menjadi kekuatan tambahan bagi PDIP untuk membangun narasi oposisi yang kuat. Namun demikian, keputusan akhir mengenai posisi PDIP dalam pemerintahan yang baru sepenuhnya tergantung pada strategi partai dan pertimbangan-pertimbangan politik yang lebih luas. PDIP perlu mempertimbangkan dengan hati-hati dampak dan konsekuensi dari setiap pilihan yang mereka ambil, serta memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada kepentingan terbaik bagi partai dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dalam mengambil keputusan, PDIP harus memperhitungkan dinamika politik dan faktor-faktor strategis lainnya. Mereka perlu mempertimbangkan apakah menjadi oposisi akan memperkuat peran mereka sebagai pengawas pemerintah ataukah bergabung dalam koalisi untuk mempengaruhi kebijakan secara langsung. Keputusan ini akan membentuk arah politik PDIP ke depan.
