Universitas Padjadjaran Serukan Demokrasi Bermartabat dalam Pemilu 2024, Giliran Universitas Padjadjaran (Unpad) ikut memberikan seruan demokrasi yang tegas terkait dinamika politik di Indonesia. Setelah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Islam Indonesia (UII) sebelumnya mengeluarkan pernyataan serupa, Unpad melalui Seruan Padjajaran mengajukan enam poin yang disampaikan oleh Ketua Senat Unpad, Profesor Ganjar Kurnia, pada Sabtu (3/2).Poin pertama dalam seruan tersebut adalah perhatian terhadap pelaksanaan demokrasi yang harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Unpad mendesak agar penegakan hukum tidak hanya mengacu pada teks semata, tetapi juga nilai dan prinsip yang terkandung di dalamnya, serta harus dilaksanakan secara konsisten.
Universitas Padjadjaran Serukan Demokrasi Penting Terkait Pemilu 2024, Menekankan Pentingnya Demokrasi Yang Berintegritas
Poin kedua ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan elit politik untuk menjadi contoh yang patuh terhadap hukum dan etika. Profesor Ganjar Kurnia menegaskan bahwa Presiden dan elit politik harus menjadi teladan, bukan malah melanggar etika, dan apa yang diucapkan harus sesuai dengan kenyataan.
Poin ketiga menekankan pentingnya negara, pemerintah, dan aparatnya hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator dalam pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat, dengan menjaga jarak yang sama dengan para peserta pemilu.
Poin keempat Unpad mengajak semua komponen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan, bukan dipengaruhi oleh politik uang atau intimidasi.
Poin kelima menekankan pentingnya Unpad bersama dengan seluruh masyarakat untuk menjaga agar Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana yang kondusif, aman, dan bermartabat, serta mengawal hasil Pemilu hingga terbentuknya pemerintahan baru sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat.
Poin keenam menekankan bahwa Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh dianggap sepele atau direduksi hanya sebagai prosedur memilih pemimpin. Demokrasi harus dikembalikan kepada hakikatnya sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan.
Poin terakhir dalam seruan Unpad adalah desakan agar penegakan hukum segera menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024, demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Profesor Ganjar Kurnia menutup seruannya dengan harapan agar langkah-langkah yang diambil selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT dalam menjaga Indonesia sebagai bangsa dan tanah air yang tercinta.
