Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, telah mengingatkan semua pihak tentang pentingnya waspada terhadap politik identitas dalam Pemilu 2024. Ia menekankan bahwa taktik ini bukanlah hal baru dan telah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.
“Berdasarkan pandangan saya, isu politik identitas cenderung akan terus ada dalam Pemilu 2024 karena adanya perbedaan afiliasi politik di masyarakat,” kata Bamsoet dalam pernyataannya pada hari Rabu, 23 Agustus 2023.
Selain itu, politik uang atau money politic juga menjadi sorotan penting. Masih ada permasalahan besar terkait hal ini dalam setiap kontestasi politik. Hasil pemetaan kerawanan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa ada lima provinsi yang paling rawan dan memerlukan pengawasan ketat terkait politik uang.
Kelima provinsi tersebut adalah Maluku Utara dengan skor 100 dan Lampung dengan skor 55,56. Selanjutnya, Jawa Barat dengan skor 50, Banten dengan skor 44,44, dan Sulawesi Utara dengan skor 38,89. “Apabila kita melihat agregasi dari setiap kabupaten/kota, provinsi Papua Pegunungan merupakan provinsi dengan tingkat kerawanan politik uang tertinggi. Semua kabupaten di provinsi tersebut masuk ke dalam kategori rawan. Sembilan provinsi di bawah Papua Pegunungan antara lain Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar juga mengkritik lemahnya pengawasan oleh rakyat setelah pemilu. Bamsoet menjelaskan bahwa pengawasan ini sangat penting sebagai kontrol terhadap tindakan pejabat terpilih, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik. “Namun, dalam praktiknya, pengawasan oleh masyarakat cenderung merosot setelah pemilu selesai,” ungkapnya.
Bamsoet juga menambahkan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat rumit dan mahal. Total jumlah pemilih tetap (DPT) nasional mencapai hampir 205 juta pemilih, dengan lebih dari 200 ribu calon anggota legislatif yang bersaing memperebutkan 20.462 kursi di lembaga legislatif.
“Iuran yang dikelola oleh KPU RI saja mencapai hampir Rp77 triliun, dan ini belum termasuk dana yang diatur oleh lembaga-lembaga lain untuk mendukung proses pemilu, termasuk TNI dan Polri. Meskipun mahal, pemilu adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memperkuat demokrasi secara berproses,” kata politikus Golkar tersebut. Bamsoet juga mengingatkan tentang tantangan terkait kemunduran demokrasi, walaupun pengelolaan pemilu di Asia cenderung terorganisir dengan baik dan sering dijadikan referensi.
