Aktivis Sebut Ada Indikasi Pemerintah Ingin Tunda Pemilu

Aktivis Sebut Ada Indikasi Pemerintah Ingin Tunda Pemilu
Ray Rangkuti (Dok: RMOL)

Jakarta – Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkut menyebut ada sejumlah indikasi yang mengarak pada upaya Pemerintah untuk menunda Pemilu. Atau, kata Ray, indikasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden untuk ketiga kali.

Pasalnya, pemerintah terkesan mengulur waktu pemberian anggaran Pemilu 2024 terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ia mengurai sejumlah indikasi pemerintah melakukan penundaan Pemilu berdasarkan sembilan variabel yang terangkum sesuai dengan kondisi politik dan aturan yang pemerintah keluarkan.

“Saya mengindikasi ada sembilan variabel yang saya sebut sebagai pelaksanaan penundaan pemilu dan sembilan variabel itu salah satunya soal anggaran. Tapi di luar itu sebetulnya sudah sejak awal misalnya soal penetapan jadwal pemilu mengalami kekisruhan baik versi pemerintah versi DPR maupun versi KPU, sehingga memerlukan beberapa kali sidang di DPR,” beber Ray dalam acara diskusi hybrid, bertemakan Anggaran Pemilu Seret, Akankan Tunda Pemilu Lagi?, Jakarta Selatan, Rabu (3/8).

Kemudian yang kedua, kata Ray, dalam proses penentuan anggota KPU dan Bawaslu telah terjadi lobi-lobi antara parlemen dengan para anggota KPU sehingga masyarakat mampu menebak siapa yang bakal menggawangi penyelenggaraan Pemilu agar berkesesuaian dengan keinginan pemerintah dalam melakukan upaya penundaan pemilu.

“Ketiga yaitu proses seleksi Bawaslu itu juga di mana proses seleksi perempuan ini sangat minim, di Bawaslu provinsi-provinsi itu. Dua ini yang saya sebut ini sengaja, atau tidak itu bisa jadi lubang bagi menaikkan pelemehan penyelenggaraan pemilu. Karena nanti penyelenggara pemilu colaps tinggal tunjuk saja kan ini juga (proses seleksi) enggak transparan anda juga enggak partisipatif terus syarat-syarat kesertaan perempuan juga enggak terpenuhi kok,” ucapnya.

Politik Uang

Selanjutnya, yakni tentang pemaknaan politik uang yang semakin sempit. Bahkan Bawaslu sempat menyatakan politik itu akan berlaku jika KPU telah menetapkan peserta pemilu. Kemudian, soal pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut tidak perlu ada pemilihan umum jika di 2024 nanti isu politik identitas menguat.

“Artinya menjadi tambahan baru, kalau selama ini hanya tiga partai politik yang kita kenal menolak penundaan pemilu kalau sekarang Pak Surya Paloh bukannya nunda kalau penting pemilunya enggak ada kalau dengan politik identitas,” katanya.

Lalu, soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta para relawannya untuk tidak terburu-buru (ojo kesusu) untuk menyikapi politik dan pemilu ke depan. Dia mengindikasikan bahwa Jokowi meminta agar relawannya menunggu sikap Jokowi, apakah pemilu tetap akan berlangsung di 2024 atau tidak. Kemudian, ada gerakan dukung pasangan Prabowo-Jokowi yang dari kelompok tertentu.

Terakhir soal anggaran pemilu sebesar Rp 76,6 triliun yang baru turun Rp 2,9 triliun. Padahal permintaan KPU Rp 8 triliun atau hanya 30 persen.

Tahapan Pelaksanaan Pemilu

“Sembilan variabel yang saya sebutkan itu ditunjang oleh ketentuan perundang-undangan, yang memungkinkan penundaan pemilu dilakukan. Saya lupa pasalnya dalam pasal itu ada empat syarat yang memungkinkan tahapan pelaksanaan pemilu itu ditunda, salah satunya karena faktor alam kedua faktor keamanan ketiga fakttor tertib sosial keempat segala sesuatu yang dianggap dari sifanya darurat,” ucapnya.

“Tidak ada uang itu dianggap sebagai kedaruratan,  oleh karena itulah sembilan variable yang saya sebut ditambah dengan argumen dasar dari ketentuan uu ini bagi saya kesannya jalan menuju penundaan pemilu itu yang harus dicegah oleh kita bersama-sama,” tutupnya.