Jelang Reshuffle Jokowi Diminta Pecat Menteri Bermasalah

Jelang Reshuffle Jokowi Diminta Pecat Menteri Bermasalah
Presiden Joko Widodo (dok: Kementan.go.id)

Jakarta – Koordinator Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Insan Enggala, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat menteri yang bermasalah. Insan menyatakan, kinerja para menteri Jokowi di sektor ekonomi terbukti telah gagal. Terutama dalam melakukan stabilisasi harga minyak goreng dan rantai pasokannya.

“Tidak hanya itu, di tengah kinerja yang seperti ini, ada juga menteri yang telah melakukan perbuatan amoral terhadap istri orang lain. Perbuatannya itu berujung pada teror, ancaman serta pemukulan atau premanisme. Sudah sepatutnya Presiden Jokowi memecat pembantu yang bermasalah itu,” ujar Insan dalam keterangan pers, Selasa (14/6/2022).

Menurut Insan, perhatian Jokowi juga tak boleh luput dari kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pihaknya menduga di BPDPKS ada menteri yang memiliki kuasa besar dalam mengatur puluhan triliun rupiah dana pungutan sawit.

“Dengan dalih subsidi biodiesel, ratusan triliun duit BPDPKS justru untuk perusahaan produsen kelapa sawit. Namun faktanya program biodiesel hanya isapan jempol semata.

Di sisi lain, para bawahan justru mengkhianati Presiden dengan membiarkan harga minyak goreng jadi mahal dan menyulitkan rakyat dengan bersekongkol dengan perusahaan produsen kelapa sawit,” tegas Insan.

Sementara, lanjut Insan, petani sawit rakyat tetap sengsara dan harus mengeluarkan modal sendiri untuk melakukan peremajaan kebun sawit mereka. “Petani sawit rakyat hanya ditetesi duit Rp7,6 triliun sementara pendapatan BPDPKS mencapai ratusan triliun lebih. Presiden harus membongkar hingga pada level Ketua Komite Pengarah BPDPKS,” tegas dia.

Insan juga meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) segera memanggil dan memeriksa para pejabat bahkan selevel menteri yang diduga menjadi biang keladi kelangkaan minyak goreng di Tanah Air.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejagung RI yang telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus ekspor CPO. Oleh karena itu kami mendesak agar Kejagung tidak berdiam diri dengan segera memanggil dan memeriksa Airlangga sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS,” pungkas Ihsan.