Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI baru-baru ini mengungkapkan serangkaian permasalahan kompleks terkait distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di luar negeri.
Temuan ini berasal dari catatan 49 Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) dari total 61 perwakilan yang melakukan pemantauan.
Dalam keterangan tertulis pada Senin (8/1/2024), Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyoroti beberapa aspek yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah ketidaksesuaian jumlah surat suara yang terjadi di 29 Perwakilan PPLN.
Kelebihan Surat Suara di TPS LN
Selain itu, Bawaslu juga menemukan kelebihan surat suara di 32 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan kelebihan surat suara untuk Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS LN) di 14 PPLN.
Permasalahan distribusi melibatkan kelebihan surat suara untuk Kotak Suara Keliling (KSK) di 3 PPLN, kelebihan surat suara dengan metode POS di 3 PPLN, kekurangan surat suara di 20 PPLN, dan ada 39 PPLN terdapat surat suara rusak.
Temuan ini mengundang perhatian serius terkait integritas dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di luar negeri.
Menghadapi hasil pengawasan yang mencemaskan ini, Bawaslu segera mengambil tindakan. Mereka memerintahkan seluruh pengawas pemilu untuk melakukan pemutakhiran data logistik secara seksama, memantau distribusi dengan teliti, dan memastikan keakuratan jumlah surat suara.
Pentingnya pengamanan logistik dan pencatatan rinci hasil pengawasan dalam Form A juga ditekankan.
Koordinasi Untuk Memastikan Keamanan Distribusi Logistik Sampai Hari-H
Bawaslu tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga memberikan saran perbaikan. Informasi mengenai kekurangan, kelebihan, dan kerusakan surat suara harus disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mendapatkan tindakan yang cepat dan tepat.
Koordinasi intensif telah dilakukan untuk memastikan keamanan distribusi logistik hingga hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang.
Herwyn J. H. Malonda, Anggota Bawaslu RI, menegaskan bahwa kondisi mendesak yang melibatkan distribusi logistik ini harus segera ditangani oleh KPU. Keseluruhan tindakan ini dilakukan guna memastikan kelancaran dan integritas Pemilu 2024 di luar negeri.
Seperti yang diketahui Pemilu 2024 dijadwalkan KPU RI, memilih anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden, serta DPRD provinsi/kabupaten pada 14 Februari 2024 nanti.
 2024 di luar....){kind=link}