Rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa direspons positif pengembang properti tanah air. Salah satunya organisasi properti tertua di tanah air, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) siap mendukung langkah pemerintah tersebut.
Anggota REI selama ini telah mengembangkan 34 kota baru di Jabodetabek, sehingga tak sulit membantu mewujudkan keinginan pemerintah memindahkan ibu kota.
“Anggota REI terbiasa mengembangkan luas areal rata-rata sekitar 60 ribu hectare, sebagian besar menjadi kota-kota baru yang mandiri termasuk menciptakan sentra-sentra pemerataan ekonomi masyarakat. Seperti BSD, Bintaro, Lippo Karawaci dan sebagainya,” ujar Ketua Umum DPP REI, Rabu (22/05/2019)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan diperlukan anggaran sekitar Rp 466 triliun guna pembangunan ibukota baru. Namun dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp 30,6 triliun.
Terkait hal tersebut, Eman mengatakn pengembang bisa membantu pemerintah dalam hal pendanaan pembangunan hunian dan komersial di ibukota baru, selama akan ada captive market sebanyak 1,5 juta orang di ibukota baru yang akan membutuhkan rumah, kawasan komersil, hotel, ruang pertemuan, pusat perbelanjaan, sarana hiburan dan rekreasi, serta fasilitas kota lainnya.
Namun demikian, diperlukan perhatian serius pemerintah dalam pengembangan kota baru. Mulai dari kejelasan aspek geografis dimana mencakup perhitungan potensi bencana, dan ketersediaan infrastruktur awal seperti listrik, air, serta akses jalan.
Untuk menciptakan kota baru dibutuhkan regulasi atau payung hukum yang kuat, sehingga pengerjaan proyek memiliki kejelasan hukum.
Terkait dengan investasi, dibutuhkan insentif-insentif bagi swasta yang menjadi pionir dan membiayai sendiri pembangunan kota baru.
