Berempat.com – Pemerintah tampaknya telah berhasil untuk menekan angka pengangguran setiap tahunnya selama periode 2015-2018. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di tahun 2015 tercatat 6,18%, turun menjadi 5,61% pada 2016, lalu di tahun 2017 kembali turun menjadi 5,50%. Dan terus merosot menjadi 5,34% pada Agustus 2018.
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengungkapkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun ini menjadi yang terendah selama pemerintahan Jokowi-JK.
“Bicara masalah pengangguran, harus dikatakan capaian pemerintah saat ini bahwa turunnya angka pengangguran sesuai yang kita harapkan, “ ujar Hanif dalam Press Conference Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, Kamis (8/11).
Hanif melanjutkan, secara keseluruhan trennya telah positif, namun Hanif memastikan perluasan kesempatan kerja harus terus dilakukan di perkotaan dan pedesaan. Sebab pertumbuhan industri manufaktur, pariwisata, makanan dan minuman juga berkontribusi terhadap penyerapan lapangan kerja.
“Tren dari semua basis pendidikan, TPT alami penurunan, ini artinya positif. Saya ingin lihat dari sisi ini agar kita optimis dan optimis melihat bangsa ini . Kalau tidak, nanti isinya mengeluh dan komplain, seolah-olah tak ada masa depan,” katanya.
Kendati demikian, TPT dari pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi yang paling tinggi walau terus alami penurunan. Seperti di tahun 2015, TPT pendidikan SMK sebesar 12,65%, turun menjadi 11,11% pada 2016, lalu sempat naik lagi pada 2017 menjadi 11,41% dan turun menjadi 11,24% pada Agustus 2018.
Di samping menurunnya angka pengangguran, Hanif mengakui masih banyak persoalan SDM di angkatan kerja yang harus ditemui, termasuk lulusan SMK. Hingga saat ini profil ketenagakerjaan secara keseluruhan di tahun 2018 masih menantang. Dari 131 juta angkatan kerja, 58% di antaranya masih lulusan SD/SMP.
Namun, Hanif menegaskan pihaknya telah melakukan terobosan-terobosan berupa perbaikan akses dan mutu pendidikan formal, utamanya pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Pihaknya juga telah memperbaiki akses dan mutu vocational training secara massif. Langkah massifikasi diperlukan untuk mengatasi tiga problem tenaga kerja, yakni kualitas, kuantitas dan persebaran tenaga kerja.
“Itu kunci masa depan, akses dan mutu harus diperbaiki, ” ujarnya.
Ditambahkan Hanif, yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat pemagangan dan vocational training, salah satunya yakni kebijakan triple skilling (skilling, upskilling dan re-skilling).
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kepala PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan, jumlah lapangan kerja Indonesia pada 2018 telah melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni meningkat 2,99 juta dibandingkan 2017 sehingga menjadi 9,38 juta.
Secara absolut, terang Bambang, jumlah pengangguran juga turun sebesar 40 ribu orang, sehingga TPT telah berhasil diturunkan menjadi 5,34 persen tahun ini.
“Penurunan ini dapat dicapai dengan penciptaan kesempatan kerja sebanyak 2,6 sampai 2,9 juta orang, dan lapangan kerja formal di sektor bernilai tinggi dapat menyerap angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas,” ujar Bambang.
