Berempat.com – Pemerintah berencana mengembangkan Bandara Komodo yang berlokasi di Labuan Bajo agar menjadi bandara internasional. Berdasarkan penghitungan, proyek tersebut ditaksir membutuhan dana sekitar Rp 3 triliun. Dana tersebut digunakan untuk belanja modal sebesar Rp 1,17 triliun dan biaya operasional sebesar Rp 1,83 triliun.
Sebab diperlukan dana yang besar, pemerintah berencana menawarkan proyek pengembangan Bandar Udara Komodo kepada swasta. Adapun skema yang ditawarkan ialah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PKBU).
“Cakupan proyeknya mulai dari pembangunan, pengoperasian sampai pemeliharaan fasilitas yang digarap oleh investor,” terang Plt Deputi Bidang Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (25/9).
Wisnu pun mengungkapkan, investor yang terpilih dalam pelelangan proyek tersebut boleh membentuk konsorsium dengan perusahaan lain. Sementara itu, untuk masa konsesi Wisnu menyebut akan diberikan selama 25 tahun.
“Untuk skema pengembalian inevstasi menggunakan tarif. Artinya investor dapat pembayaran tarif dari pengguna selama masa konsesi,” imbuh Wisnu.
Sementara itu, berdasarkan hasil studi kelayakan proyek tersebut, Bandara Komodo nantinya dapat menghasilkan pendapatan dari user charge hingga Rp 5,84 triliun selama masa konsesi. Itulah pendapatan yang akan diraih investor dalam 25 tahun.
Kemudian untuk internal rate of return diperkirakan sebesar 15,65%. Lalu untuk tingkat pengembalian modal (return on equity) ditaksir 16,18% dan rasio debt service coverage ratio diperkirakan 1,96 kali.
Rencananya, pemerintah akan melakukan pra kualifikasi dan lelang mitra KPBU pada Oktober 2018 dan keputusan penetapan hasil lelang pada November 2018.
