Berempat.com – Pekan ini PT Garuda Indonesia Tbk. akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rencananya, RUPSLB akan berlangsung pada Rabu (12/9) besok. Salah satu agenda dalam rapat yang menarik perhatian ialah adanya rencana pergantian direksi.
Dan kabar yang paling santer terdengar ialah kursi direktur utama Garuda Indonesia yang kini dijabat oleh Pahala N. Mansury ikut goyah. Padahal, Pahala sendiri baru ditunjuk untuk menduduki jabatan tertinggi di Garuda pada April 2017 lalu.
Sementara itu, Pahala sendiri enggan banyak berkomentar terkait itu tersebut. Yang jelas, ia menyebutkan dirinya tak masalah andaikan dicopot dari dirut Garuda Indonesia. “Namanya ditugaskan, harus siap misalnya diganti,” ungkapnya saat ditemui di Garuda City Center, Tangerang, Banten, Senin (10/9).
Sebelumnya, rencana perombakan direksi sudah meruap saat keterangan resmi perseroan keluar pada Agustus 2018 lalu. Adapun agenda RUPSLB yang menyelipkan rencana pergantian direksi merupakan usulan dari Kementerian BUMN.
“Perubahan pengurus ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dalam hal ini Kementerian BUMN, dan akan diputuskan dalam RUPSLB tersebut,” tulis keterangan resmi kala itu.
Beberapa waktu lalu maskapai pelat merah ini memang tengah menjadi sorotan saat banyak pilot berencana mogok saat Lebaran 2018. Rencana mogok kerja tersebut dilakukan sebagai respon pilot terhadap ketidakpuasan kinerja Garuda Indonesia sejauh ini.
Selain itu, pada Januari 2018 Serikat Pekerja Garuda Bersatu (Sekarga) menganggap bahwa jumlah direksi Garuda Indonesia terlampau gemuk, yakni berjumlah 9 orang. Hal tersebut dianggap sebagai pemicu borosnya biaya organisasi. Sebab itu, Sekarga meminta kepada Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan pemegang saham untuk mengevaluasi dan merampingkan jumlah direksi.
Atas rencana perombakan ini, Pahala sendiri mengaku belum mendapatkan bocoran, baik untuk rencana pencopotan dirinya maupun siapa penggantinya. Ia tetap menyerahkan hasil keputusan kepada Kementerian BUMN.
“Keputusannya ada di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Saya belum dapat bocoran,” aku Pahala.
Pahala hanya berharap agar siapa pun yang menggantikan dirinya tetap akan menjalankan program yang sudah direncanakan. Salah satunya ialah program efisiensi yang diproyeksikan hingga 2020.
Pahala pun mengungkapkan kendala yang dihadapinya selama ini, yakni renegosiasi pesawat. Menurutnya, selama ini beban biaya yang dikeluarkan Garuda Indonesia masih lebih tinggi dibanding dengan perusahaan lain.
