Fraksi Partai Demokrat DPR RI dengan tegas menolak bisnis impor barang atau baju bekas. Keputusan ini direspons secara langsung oleh Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dengan memberikan bantuan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Penolakan terhadap impor barang bekas ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan bisnis UMKM di Indonesia. Ibas menjelaskan, “Saya menentang adanya impor barang atau baju bekas karena dapat mengganggu usaha-usaha konveksi di rumah-rumah tangga di Indonesia.” Hal ini disampaikan dalam keterangan resminya pada Rabu (28/6/2023).
Salah satu contoh UMKM yang mendapatkan bantuan adalah bisnis baju muslim di Baruharjo, Trenggalek, Jawa Timur. Pemberian bantuan ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah/Tahun 2023.
Ibas menyampaikan kekagumannya terhadap kreativitas masyarakat Baruharjo. “Alhamdulillah, ternyata masyarakat di Baruharjo ini sangat kreatif. Bapak Lurah tadi menyampaikan bahwa 50 persen dari masyarakat di sini terlibat dalam usaha UMKM. Tentu saya merasa bangga karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian kita,” ucap Ibas dengan bangga.
Namun, Ibas juga tidak menutup mata terhadap situasi yang tidak menguntungkan di Indonesia saat ini. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, tingginya tingkat pengangguran, dan kurangnya perhatian terhadap pendapat masyarakat menjadi hal yang disadari. Selain itu, pemerataan dan keadilan dalam perekonomian juga masih terbatas.
Bertujuan untuk Menciptakan Perekonomian yang Merata
Sebagai putra dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibas mengajak semua pihak untuk berjuang demi hak-hak masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan UMKM. Tujuannya adalah menciptakan perekonomian yang adil dan merata.
“Dengan memberikan dukungan dan bantuan yang tepat terhadap UMKM, para pelaku usaha dapat terus berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” tegas Ibas.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan semua pihak terkait. Keberpihakan pada UMKM dan pengurangan ketergantungan pada impor barang bekas adalah langkah awal yang dapat diambil. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Pemerintah dan masyarakat perlu saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM. Dengan adanya dukungan yang tepat dan kebijakan yang menguntungkan, UMKM akan menjadi tulang punggung yang kuat bagi perekonomian Indonesia. Dengan demikian, impor barang bekas dapat dikurangi, sementara UMKM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air.
