Jakarta – Berita terkait insiden di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menarik perhatian publik dalam waktu sepekan belakangan ini. Dalam pantauan Center for Indonesian Reform (CIR) dan Datasight Indonesia, pada 7-13 Februari 2022, sedikitnya terdapat 8.338 artikel berita online dan percakapan media sosial yang membahas insiden tersebut.
Dari sekian banyak berita terkait insiden di Desa Wadas, terdapat tiga nama tokoh yang sering disebut dalam pemberitaan dan perbincangan netizen di dunia maya. Ketiga adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan 7.069 artikel (84,47 persen), Kapolda Jawa Tengah, Irjen. Pol. Ahmad Luthfi dengan 482 artikel (5,68 persen) dan Bupati Purworejo, Agus Bastian, dengan 307 artikel (3,68 persen).
Sementara sisanya (6,17 persen) merupakan berita dan percakapan insiden Wadas yang tidak menyebutkan secara spesifik nama-nama tokoh yang terkait.
Direktur CIR, Muhammad Hidayaturrahman, menjelaskan dari sekian banyak berita dan percakapan medsos yang menyebut nama Ganjar Pranowo, terdapat 28,50 persen yang bernada positif, 23,13 persen bernada negatif dan 48,37 persen netral.
Sedangkan berita dan pembicaraan netizen yang menyebut nama Ahmad Luthfi, 34,23 persen bernada positif, 49,17 persen bernada negatif dan 16,60 persen bernada netral.
Sementara berita dan pembicaraan medsos terkait Agus Bastian 24,43 persen bernada positif, 12,7 persen bernada negatif dan 62,87 persen bernada netral.
“Nama Ganjar menyita perhatian media dan publik paling besar (84,47 persen) karena posisinya bukan hanya sebagai pejabat paling bertanggung-jawab yang mengeluarkan Izin Penetapan Lokasi (IPL), tetapi juga karena popularitasnya meroket sebagai bakal capres.
Nama Ganjar juga sering disebut karena ada semacam mobilisasi dukungan dari relawan atau buzzer dengan beragam tanda pagar. Sementara di pihak lain banyak kalangan yang menyerang dengan tagar bernada negatif,” terang Hidayat.
“Dukungan relawan dan buzzer tadi sayangnya tidak didapat oleh Ahmad Lutfhi dan Agus Bastian. Itu sebabnya kenapa nada positif berita dan percakapan medsos tentang kedua nama ini tidak terlalu besar,” imbuh Hidayat.
Dalam monitoring media dan percakapan medsos ini juga diketahui, berita tentang permintaan maaf Ganjar tidak terlalu direspon media dan publik. Isu permintaan maaf Ganjar hanya mendapat 0,16 persen dari total artikel.
Media dan netizen lebih banyak menyorot dramatisasi insiden Wadas yang terjadi pada 8 Februari 2022.
Isu yang berkembang dalam persepsi publik adalah terjadi pemaksaan dalam pengukuran tanah dan kekerasan terhadap warga yang menolak tambang. Hal ini dapat terlihat dari tagar #StopAparatMasukKeWadas dan #StopPengukuranTanahDiWadas yang banyak muncul di perbincangan medsos.
Seperti diketahui, Desa Wadas di pelosok Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah belakangan menjadi banyak diperbincangkan karena terjadi insiden terkait proses pengukuran lahan untuk keperluan penambangan andesit.
Desa agraris yang subur akan berubah menjadi lokasi tambang yang menopang pembangunan Waduk Bener sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Persoalan muncul karena sebagian warga menolak wilayahnya dijadikan lokasi tambang, dengan alasan merusak lingkungan dan mengancam sumber mata pencaharian. Warga desa tentu setuju dengan pembangunan Waduk Bener, tapi menolak lokasi tambang dijadikan satu berdasarkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018.
Pada Selasa (8/2/2022) dilakukan pengukuran tanah oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk warga yang setuju lokasi tambang. Demi keamanan maka BPN meminta pengawalan aparat kepolisian. Tapi, saat pelaksanaan terjadi ketegangan antara warga yang kontra dengan aparat. Warga didukung aktivis LSM dan penasehat hukum.
Atas insiden ini maka banyak pihak merasa perlu memberikan penjelasan. Namun alih-alih menenangkan warga, penjelasan dari pejabat terkait malah semakin memperuncing masalah.
Klarifikasi Menko Polhukam Mahfud MD yang menyayangkan berita di media tentang ketegangan di Desa Wadas sebagai hoax telah menyulut kemarahan insan pers yang kebetulan sedang memperingati Hari Pers Nasional (tanggal 9 Februari).
Apalagi Mahfud menyebut video yang disebarkan kalangan LSM sebagai framing, malah memperkeruh suasana. Sumber kekacauan bukan pada aktivis yang melakukan pendampingan warga dan menyuarakan hak rakyat, tetapi para buzzer yang main tuduh.
Bupati Purworejo yang memilih bersikap selektif, karena proyek tambang merupakan otoritas Gubernur, justru dituduh sebagai #KadrunPerusakKemajuanRI.
“Kasus tambang di Desa Wadas memang ujian bagi kepemimpinan Ganjar. Apakah dia mampu memecahkan rekor Walikota Solo (Jokowi) tahun 2006 yang mengajak dialog pedagang kaki lima sebanyak 54 kali, sebelum akhirnya melakukan relokasi secara damai?
Atau akan mengambil jalan pintas, karena berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, pemerintah memang bisa melakukan apa saja demi mewujudkan target pembangunan,” jelas Hidayat.
