Jakarta – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta melakukqn audiensi kemitraan dengan perwakilan Kedubes Inggris secara daring. Temanyang dibahas seputar keterbukaan informasi publik di Inggris.
Negara Inggris di antara delapan negara inisiator Open Government Partnership (OGP) merupakan negara kedua yang disambangi Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta melalui audiensi kemitraan dengan terbuka.
Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia diwakili Samuel Hayes (Head of Second Cities, Network and Strategy, British Embassy Jakarta) menerima KI DKI Jakarta secara daring pada Selasa (8/2). Sam, sapaan akrabnya mengapresiasi kehadiran Harry Ara Hutabarat (Ketua KI DKI Jakarta), Nelvia Gustina (Komisioner Kelembagaan) dan Aang Muhdi Gozali (Komisioner Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi), serta rekan Tenaga Ahli.
Mengawali sambutannya, Harry Ara memperkenalkan KI DKI Jakarta sebagai lembaga mandiri pengawal keterbukaan informasi publik DKI Jakarta serta jajarannya. Audiensi bertujuan membangun kemitraan dan kolaborasi mengenai kebijakan dan issue strategis yang berkaitan dengan implementasi keterbukaan informasi publik.
“Kami sangat mengapresiasi atas kemajuan demokrasi dan histori Inggris sebagai negara yang produktif, serta maju dalam mengusung keterbukaan informasi publik (KIP). Sebagai pelaksana KIP di DKI Jakarta, Inggris banyak memberikan inspirasi dalam memajukan pengelolaan informasi publik,” ujar Harry Ara dalam rilis yang diterima Beritajakarta.id, Rabu (9/2).
Sementara Samuel Hayes memaparkan, Inggris sejak tahun 2000 melalui Freedom Of Information Act, dalam upaya memenuhi segala informasi, walaupun kebebasan ada batasan informasi bersifat personal atau informasi pribadi, informasi rahasia negara dan perlindungan perdagangan. Untuk mendapat informasi tersebut ada sarananya terutama Big Data yang dikenal saat ini.
Pemerintah Inggris menjalankan keterbukaan informasi publik dalam bentuk digital dengan elemen pengadaan yang diketahui sangat banyak dan ada hak akses untuk perusahaan kecil seperti jasa IT, SNI, UMKM lokal berkembang dengan pesat dan merata di Inggris.
“Era pandemi saat ini, transparansi data kesehatan tentang risiko kesehatan di masa depan. Keterbukaan Informasi Publik sangat bermanfaat untuk menghindari korupsi, penggelapan pajak,” jelasnya.
Sementara Komisioner Kelembagaan KIP DKI Jakarta, Nelvia Gustina menambahkan, bagaimana pemerintah Inggris mengatasi lembaga publik yang tidak menjawab atau memenuhi permintaan informasi seperti halnya tupoksi KI DKI Jakarta.
Komisioner Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KI DKI Jakarta, Aang Muhdi berharap ke depan lembaga setaraf seperti Komisi Informasi bisa beriringan dalam memajukan pengelolaan informasi publik.
“Program sinergis dan bagaimana strateginya mewujudkan masyarakat informatif yang telah dijalankan di Inggris dapat juga bermitra dengan Komisi Informasi DKI Jakarta,” kata Aang.
Pada kesempatan itu, Sam juga berharap, poin pertemuan virtual bersama dapat ditindaklanjuti dengan berkunjung tatap muka dan menerima masukan program yang dijalankan oleh KI DKI Jakarta. Tak hanya itu, ke depan diharapkan pihaknya bersama KI DKI Jakarta dapat menjalankan kerja sama digital data standar melalui open government partnership serta mendapatkan data konsisten dengan lembaga setaraf KI DKI Jakarta yaitu London Datastore yang terdepan dalam digitalisasi.
Perlu diketahui, Program OGP merupakan insisiatif multilateral yang mengedepankan prinsip kreasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dengan cara-cara kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pelayanan publik. OGP ini diinisasi oleh delapan negara di antaranya, Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Norwegia, Inggris, Afrika Selatan, Filipina dan Indonesia pada Tahun 2011.
Program ini sampai saat ini terus meluas di 78 Negara dan 200 organisasi masyarakat sipil telah bergabung dalam ratusan aksi dan komitmen terkait open government di seluruh dunia.
