Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengancam akan melakukan mogok kerja pada Januari 2022,
PT. Pertamina (Persero) sebaiknya membuka pintu dialog dan kompromi. Sebab bila ancaman tersebut benar dilaksanakan dikhawatirkan menimbulkan gejolak lebih luas di kalangan masyarakat.
Demikian kata Anggota Komisi VII DPR Mulyanto kepada wartawan Jumat, 24/12/2021, menanggapi masalah hubungan industrial di PT. Pertamina (Persero)
Mulyanto minta para pihak yang berselisih mau berunding mencari jalan keluar terbaik. Pihak FSPBB dan Pertamina harus terbuka dan objektif membahas masalah yang ada. Jangan sampai masalah yang terjadi meluas menjadi masalah sosial.
“Kami mendesak Direksi Pertamina segera membuka dialog dan mencari jalan keluar atas masalah yang ada. Jangan sampai isu ini meluas dan mengganggu kepentingan masyarakat luas,” paparnya.
Mulyanto menilai tuntutan yang disuarakan FSPBB adalah hak buruh dan perlu dihargai. Karena itu Pertamina harus menanggapi tuntutan tersebut secara tepat.
“Kebutuhan masyarakat pada BBM itu sangat besar. Karena itu bila pasokannya terganggu karena seluruh karyawan Pertamina melakukan aksi mogok kerja, bisa dibayangkan kekacauan yang akan terjadi,” kata Mulyanto.
Mulyanto menjelaskan, berdasarkan informasi yang dirinya terima, poin dari masalah ini adalah buruh membutuhkan transparansi serta komunikasi yang baik dengan direksi.
Dia menyebut serikat pekerja menginginkan berbagai kesepakatan yang telah ditetapkan antara pihak direksi dengan karyawan bisa dijalankan, serta dikomunikasikan secara transparan. Salah satunya adalah soal penggajian. Rencana pemotongan gaji di saat kondisi Pertamina untung ini tidak bisa dimengerti karyawan.
“Jadi intinya soal komunikasi dan dialog,” jelasnya.
Selain kesepakatan dan komunikasi, menurutnya tidak ada masalah lain. Sehingga mestinya bisa dirampungkan
“Jadi ini mestinya bisa diselesaikan. Jangan sampai terjadi mogok kerja. Yang rugi kita semua,” ungkapnya.
