Jakarta – Pertamina menyebut terjadi penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 88 atau Premium di masyarakat. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah dan Pertamina berhenti bernarasi akan menghapus BBM jenis premium karena penggunaannya terus turun.
Mulyanto menilai narasi itu menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik. Karena faktanya hingga kini masih banyak masyarakat yang ingin menggunakan bensin premium.
“Kalaupun penggunaan premium berkurang, hal itu disebabkan karena pihak Pertamina yang mengurangi jumlah pasokan BBM premium di beberapa wilayah. Bukan karena peminatnya yang berkurang.
Kalau mau jujur silakan buka data jumlah distribusi BBM Premium ke berbagai wilayah. Kita lihat sama-sama apakah benar penurunan konsumsi BBM premium itu karena turunnya minat masyarakat,” tegas Mulyanto.
Mulyanto menyayangkan Pemerintah dan Pertamina tidak jujur soal penghapusan BBM premium ini.
Mulyanto menegaskan, dirinya bukan anti pada BBM ramah lingkungan, namun kita tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
Dia minta Pemerintah memikirkan solusi alternatif BBM murah bagi masyarakat bila tetap ingin menghapus Premium. Sehingga upaya menjaga lingkungan hidup tercapai namun beban hidup masyarakat tidak bertambah.
Anggota Komisi VII DPR RI itu mengingatkan, saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19. Tahun 2022 belum tentu terjadi pemulihan daya beli masyarakat tersebut.
“Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?” kata Mulyanto.
Mulyanto pun mempertanyakan, apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk Premium ini dapat dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya menjadi sama dengan harga premium?
“Kalau itu yang dilakukan, saya yakin tidak ada penentangan dari masyarakat,” sambungnya.
Mulyanto mengingatkan, Pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penghapusan tersebut.
“Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah, sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut ?” tandas Mulyanto.
