 dan Komisi IX DPR RI mendorong agar prosedur pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dapat dipermudah dan dipercepat.){kind=link}
Berempat.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Komisi IX DPR RI mendorong agar prosedur pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dapat dipermudah dan dipercepat.
Hal ini dibutuhkan sebagai implementasi jaminan sosial untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/ buruh, serta masyarakat umum beserta seluruh keluarganya.
Demikian dikatakan staf ahli Menteri Ketenagakerjaan Irianto Simbolon seusai mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Berau awal pekan ini.
“Kita mendorong pekerja dan masyarakat yang mengalami persoalan ketenagakerjaan seperti kecelakaan kerja, sakit dan sebagainya agar bisa secepat mungkin terlayani dan terobati tanpa ada kesulitan prosedural,” ujar Irianto dalam keterangan pers, Jumat (3/8).
Irianto menambahkan, upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada pekerja dan masyarakat merupakan bentuk kepedulian negara kepada pekerja.
“Jadi misalnya kalau ada pekerja atau masyarakat yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja dapat segera ditolong dan ditangani terlebih dahulu tanpa mempersulit prosedur yang berbelit-belit dan lama,” imbuh Irianto.
Irianto pun mendorong agar penggunaan KTP dalam layanan BJPS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dapat dipergunakan secara optimal. Pasalnya, di KTP sudah ada NIK yang berlaku nasional.
Selain masalah jaminan sosial, Irianto Simbolon juga menjelaskan bahwa Reses DPR ini juga membahas tentang peningkatan kompetensi SDM di Berau.
Kemnaker, Komisi IX, dan Pemkab Berau disebut Irianto telah sepakat untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Berau. Mengingat, Kabupaten Berau memiliki tiga potensi untuk dikembangkan, yakni pariwisata, pertambangan, dan perkebunan.
“Semoga dengan sinergitas semua instansi dan stakeholder yang ada dapat segera terealisasi pembangunan BLK dalam waktu dekat,” paparnya.
Dari hasil kesepakatan, Pemkab Berau sudah menyiapkan lahan seluas lima hektar di Kabupaten Berau untuk pembangunan BLK. Rencananya, pembangunan gedung akan dibawahi oleh Pemprov Kalimantan Timur.
“Sedangkan Kemnaker mendukung peralatannya karena itu sangat mahal. Tentu dengan dukungan dari Komisi IX DPR RI juga,” paparnya.
Terkait upaya mencegah kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan pertambangan yang berada di kawasan Berau, Kalimantan Timur, Irianto mengatakan perlu adanya budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja.
“Kita optimalkan penerapan norma-norma K3 untuk mencegah dan mengantisipasi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” kata Irianto.
