Jakarta – Pemerintah diminta berhati-hati soal kapasitas PLN dalam berinvestasi. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kondisi PLN saat ini sangat berat untuk menanggung beban transisi energi.
Karena itu Mulyanto minta Pemerintah mesti bijaksana dalam memberikan penugasan ini kepada PLN. Jangan sampai hal tersebut justru mendorong PLN ke jurang kebangkrutan.
“Transisi energi melalui RUPTL 2021-2030 merencanakan penambahan pembangkit baru sebesar 40,6 GW, dimana porsi EBT sebesar 52 persen.
Diperkirakan ini akan menyebabkan peningkatan biaya pokok pembangkitan (BPP) listrik PLN, dari Rp 1.423/ kWh pada tahun 2021 menjadi Rp1.689/kWh pada tahun 2025”, jelas Mulyanto.
Dengan kenaikan BPP tersebut beban tambahan untuk subsidi dan kompensasi akan membengkak dari Rp 71.9 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 182.3 triliun pada tahun 2025.
Jadi, bila tanpa adanya subsidi/kompensasi dari Pemerintah maka program transisi energi ini akan menyuntik mati PLN.
“Data Mei 2021, utang PLN sekitar Rp 650 triliun. Dimana utang jangka panjang sebesar Rp 500 triliun dan utang jangka pendek sebesar Rp. 150 triliun.
Untuk dapat eksis melalui transisi energi ini, PLN membutuhkan investasi rata-rata Rp. 95 triliun per tahun. Dimana Rp. 72,4 triliun untuk infrastruktur baru. Sedang untuk investasi perawatan sebesar Rp. 22.5 triliun,” jelas Mulyanto.
Investasi yang besar tersebut untuk mendukung proyek pembangkit 35 GW yang sudah committed dan on going serta pembangkit baru berbasis EBT.
“Dengan BPP yang cenderung naik, utang yang menggunung, dan laba yang tidak seberapa, mustahil investasi dapat dipenuhi dari dana internal PLN.
Pinjaman juga tidak mudah, karena leverage yang terbatas sementara PMN (penyertaan modal negara) hanya rata-rata sekitar Rp. 9 triliun per tahun.
Karenanya bila tidak ada terobosan baru dalam investasi ini, maka bisa-bisa PLN menjadi fosil,” sindir Mulyanto.
