PPKM Diperpanjang, Bansos Harus Serius Diperhatikan

0
16
(Dok: golkarpedia.com)

Jakarta – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus oleh pemerintah, masih menyisakan PR (pekerjaan rumah) besar pada masalah bantuan sosial (Bansos). Program ini dinilai banyak tidak tepat sasaran dan tidak dievaluasi secara memadai.

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mengemukakan pandangannya bahwa dari hasil pengamatannya ke tengah masyarakat, Bansos masih jadi PR besar yang menyertai kebijakan PPKM. Sudah jadi keniscayaan masyarakat terdampak harus mendapat Bansos.

“Selama PPKM mestinya Bansos diberikan kepada masyarakat terdampak dan yang sedang menjalani isolasi mandiri. Hingga saat  ini, tidak sedikit  masyarakat yang mestinya berhak menerima tetap saja tidak menerima Bansos. Orang yang tidak punya pekerjaan bertahun-tahun, karena sakit atau tidak bisa bekerja lagi tidak dapat Bansos. Sebaliknya, yang mampu dan bahkan istri Kapolsek mendapat Bansos,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Endang menambahkan, orang-orang yang secara ekonomi mampu, ternyata masih terima Bansos. Ia juga bercerita tentang keluarga yang sudah pindah domisili selama empat tahun, dapat Bansos di domisili lamanya. Bahkan, di domisili barunya tetap dapat Bansos juga. Ini semua fakta yang ditemukan di lapangan saat PPKM diberlakukan. Evaluasi penyaluran Bansos pun harus jadi agenda penting ke depan.

Masih menurut Endang, ketika PPKM diperpanjang, banyak pelaku UMKM kesulitan mencari penghidupan, karena akses ekonomi tertutup. Legislator dapil Jawa Tengah IV ini, menuturkan, toko dan penjual sayur kebutuhan harian banyak ditutup. Mau belanja pun, katanya, tidak punya uang. Yang punya kebun sayur pun tidak bisa menjual hasil budi daya sayurannya, karena semua akses jalan ditutup.

“Harga barang  menjadi mahal. Lalu, pengaruhnya bagi yang sedang isoman mengeluh, karena masyarakat di lingkungannya tidak bisa bantu memberi makan. Begitulah kenyataan yang dilihat saat mengunjungi masyarakat di masa reses,” imbuh Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.