Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No.9 Tahun 2020 dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Pada TA 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp 6,19 triliun untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 732,87 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,49 triliun, permukiman Rp 683,03 miliar dan perumahan Rp 288,35 miliar. Berdasarkan data saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua TA 2021 sebesar 37,95% dan keuangan sebesar 41,06%.
Sementara di Provinsi Papua Barat dialokasikan sebesar Rp 3,75 triliun yang digunakan untuk bidang SDA Rp 543,27 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,66 triliun, permukiman Rp 312,23 miliar dan perumahan Rp 228,83 miliar. Berdasarkan data saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua Barat TA 2021 sebesar 44,09% dan keuangan sebesar 42,9%.
Dikatakan Menteri Basuki, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua salah satunya dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, diantaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3462 km.
Dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus sepanjang 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km dan belum tembus 16 km. Pada tahun 2021 penanganan Jalan Trans Papua di Papua yakni sepanjang 139 km dan Papua Barat 120 km meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan dan peningkatan struktur/perkerasan.
Selain itu Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Jalan Perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km, dimana telah tembus 931km dengan kondisi teraspal sepanjang 756 km.
Pada tahun 2021 tengah dikerjakan Jalan Perbatasan di Papua sepanjang 34 km meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan dan peningkatan struktur/perkerasan. Di daerah perbatasan, Kementerian PUPR membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dengan progres 8% dengan target selesai April 2022) dan PLBN Sota yang telah selesai pada 2020, termasuk sarana pasar.
Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR membangun sebanyak 179 sekolah dan keagamaan sudah ditangani, 1 PTN, dan 8 sarana olahraga di Papua. Selain itu Kementerian PUPR juga melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rehab/rekon Pasar Wouma di Wamena pada 2020 dengan anggaran Rp2,1 miliar dan rehab/rekon 403 ruko di Wamena pasca konflik sosial dengan anggaran Rp. 138,6 miliar. Selanjutnya Kementerian PUPR tengah melakukan lelang pembangunan Pasar Thumburuni di Fakfak, Papua Barat dengan rencana mulai konstruksi awal Agustus 2021.
Sedangkan untuk memberikan ruang berkarya yang lebih kepada putra-putri Papua yang unggul, kreatif, dan maju, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Inovasi dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa Ditjen Cipta Karya akan melaksanakan tugas pembangunan pusat pengembangan kreatif Papua atau Youth Creative Hub di Jayapura, Provinsi Papua. Saat ini progresnya dalam persiapan lelang dan direncanakan untuk mulai pembangunan fisiknya 31 Agustus 2021. Endra menambahkan Presiden Jokowi menaruh perhatian besar agar Papua Youth Creative Hub dapat segera terwujud untuk kemajuan Papua dan juga Papua Barat.
