Jakarta – UMKM diharapkan memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi negara. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menargetkan kontribusi UMKM ke PDB maupun target ekspor meningkat. Terutama melalui pola kerja sama kemitraan lembaga dan e-commerce.
Salah satunya upayanya diwujudkan dalam penandatanganan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara KemenkopUKM dengan PT Mitra BUMDES Nusantara (MBN), terkait pengembangan pemasaran produk serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Serta MoU antara MBN dengan PT Mitra Enabler Indonesia (Ralali.com), PT Gerbang Nusantara dan Direktur PT Nusapangan Sukses Makmur.
Sekretaris KemenkopUKM, Arif Rahman Hakim mengatakan, penting bagi terwujudnya kontribusi UMKM pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Di 2021, kontribusi UMKM ke PDB mencapai 62 persen. Di 2022 nanti, ditargetkan kontribusi UMKM naik, meskipun mengambil angka yang tak terlalu optimistis di angka 63 persen.
“Sementara kontribusi UMKM untuk ke ekspor saat ini di angka 15,2 persen, di 2022 bisa naik menjadi 15,8 persen. Mudah-mudahan lewat pola kemitraan ini, kontribusi UMKM dan daya saing makin terdongkrak,” ucapnya dalam acara penandatanganan MoU dengan MBN di Jakarta, Selasa (25/5).
Arif menjelaskan, beberapa ruang lingkup kerja sama dengan MBN, meliputi pembangunan factory sharing pelaku UMKM, agar masuk rantai pasok nasional bahkan global. “Khususnya di sektor pangan, pertanian, perkebunan oleh usaha menengah maupun besar akses pasar lebih mudah dan terbuka lebar. Untuk itu, kontribusi UMKM ke pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan,” tegasnya.
Ia mengatakan, melalui program prioritas di 2021-2022, diharapkan sumbangan UMKM ke pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat ditingkatkan. Pertama, tahun ini, tengah digenjot pengembangan basis data tunggal. “Kami punya prioritas pengembangan basis data. Saat ini sudah disetujui Bappenas. Berharap agar anggaran basis data juga diperkuat,” terang Arif.
Selanjutnya yang kedua, lewat kemitraan seperti yang dilakukan dengan MBN, menjadi strategi terutama di Deputi Bidang UKM dengan pengembangan rumah produksi bersama, dengan tata kelola koperas dan rantai pasok koperasi. Ketiga, perluasan akses pasar serta pengembangan katalog UMKM.
Keempat, pola pendampingan. Di mana di seluruh deputi, akan ditanggung biaya pendampingan usaha mikro dari informal ke formal, dengan permudah urus izin usaha maupun sertifikasi. Selanjutnya program prioritas kelima, target pengembangan wirausaha produktif dari kisaran 3,6 persen menjadi 4 persen.
“Lewat MoU ini diharapkan mampu menghasilkan akselerasi UMKM naik kelas di tataran produk petani, nelayan dan UMKM,” imbuh Arif.
Di kesempatan yang sama, Dirut Mitra BUMDES Nusantara, Wiyoto menuturkan, MBN dibentuk pada 2017 dari berbagai lintas Kementerian dan BUMN, di mana MBN didirikan sebagai agregator industri, serta offtaker dari produksi pangan dari koperasi dan UMKM.
“Dalam menjalankan peran agregator dan offtaker, kami menjalin kerja sama penjualan ritel, Business to Business (B2B) dan Business to Customer (B2C), dengan mitra enabler platform digital Ralali.com dan Gerbang Transaksi nusantara,” ujarnya.
Wiyoto menjelaskan, di tahap awal, pola kerja sama ini akan dilakukan di Jabodetabek dengam melibatkan 1.000 koperasi dan UMKM. Mereka akan diberikan aplikasi, sebagai saran melakukan penjualan dan mendapat laporan keuangan secara langsung. “Sehingga ini menjadi, persyaratan kemudahan dalam transaksi di perbankan. Ke depan ta hanya di Jabodetabek, rencananya akan dilakukan hal serupa di kota-kota besar lainnya,” jelas Wiyoto.
