Berdasarkan laporan Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, jumlah kapasitas produksi listrik nasional tahun 2020 surplus 30% dari target yang ditentukan.
Dalam kondisi negara berlebih pasokan listrik seperti seperti itu Pemerintah sebaiknya tidak memilih opsi impor listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di beberapa wilayah.
Pemerintah disarankan membangun dan membenahi jalur distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil agar pasokan listrik bisa merata.
Demikian tanggapan anggota Komisi VII DPR RI terhadap dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang saat ini sedang dibahas DPR bersama Pemerintah.
Menurut Mulyanto, impor listrik ini harus dikurangi, bahkan dihentikan. Sebab akan terasa aneh jika di tengah surplus listrik seperti sekarang, Indonesia masih mengimpor listrik dari negara tetangga.
“Seperti diketahui pada tahun 2020 kita mengimpor listrik dari Serawak sebesar 110 MW, kemudian pada tahun 2021 rencananya impor untuk wilayah Kalimantan Barat ini masih akan berlanjut.
Sementara secara nasional surplus listrik kita sudah lebih dari 30% dan program pembangunan pembangkit 35.000 MW terus berlanjut.
Artinya pasokan listrik kita sudah cukup, bahkan berlebih. Yang dibutuhkan adalah bagaimana tingkat pemerataan listrik kita berbasis territorial. Akan menjadi aneh kalau secara nasional kita surplus listrik, sementara ada wilayah kita yang justru mengimpor listrik,” ujar Mulyanto.
Mulyanto menambahkan keinginan Pemerintah untuk tetap melakukan impor listrik di RUPTL 2021-2030 mencerminkan lemahnya startegi ketahanan energi Indonesia. Hal itu bukan hanya membuat bangsa ini terus bergantung pada pasokan listrik dari negara lain tapi juga akan menambah defisit transaksi berjalan sektor energi.
Untuk itu Mulyanto minta Pemerintah bekerja ekstra keras dalam memberikan pemerataan listrik bagi warga, sesuai dengan fungsi negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Karena itu membangun jaringan listrik yang mampu menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang membuat listrik dapat terkoneksi, menjadi sangat penting. Sehingga antara wilayah yang surplus dengan wilayah yang kekurangan listrik dapat dijembatani.
Mulyanto menolak alasan Pemerintah melakukan impor karena harga impor listrik lebih murah dibandingkan memproduksi listrik sendiri. Selain itu pilhan sumber energinya untuk pembangkit di wilayah terpencil sangat terbatas.
Mulyanto mendesak Pemerintah untuk lebih serius lagi mengembangkan pembangkit dengan sumber energi yang kompetitif, misalnya dengan gas atau pembangkit tenaga surya.
“Jangan terlena dengan impor,” tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto menyebut meskipun membangun pembangkit listrik sendiri sedikit mahal namun akan menyerap tenaga kerja lokal dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, di samping menguatkan kemandirian bangsa.
