Keputusan pemerintah menutup sementara masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia1-14 Januari 2021 untuk menekan angka penularan virus Covid-19 mendapat dukungan dari para politisi yang duduk di dewan perwakilan rakyat.
Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno mengatakan akibat pandemi banyak industri ekonomi yang semakin melemah, termasuk sektor pariwisata. Untuk itu melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan mampu memulihkan daya beli masyarakat secara perlahan khususnya bagi rakyat miskin dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta koperasi. Ia juga mendorong pemerintah terus berpikir krearif menciptakan program baru dengan tujuan menolong masyarakat.
“Inikan banyak industri ekonomi kita karena dampak daripada Covid ini ekonomi kita melemah parah. Terus juga industri pariwisata ekonomi kreatif perhotelan ini kan banyak berdampak. Nah ini pemerintah yang melalui program PEN-nya, harus terus ditingkatkan dan dijaga untuk 2021, supaya (ekonomi) masyarakat jangan sampai ada yang menurun posisinya. Dan juga pemerintah harus berpikir kreatif, agar bisa membuat program-program baru menolong masyarakat Indonesia yang 260 juta orang ini,” pesan Dave.
Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mendukung langkah yang diambil pemerintah terkait restriksi lintas masuk bagi Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia untuk sementara waktu. “Bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang sedang di luar negeri, kebijakan yang ditetapkan pemerintah sudah tepat. WNI bisa tetap masuk ke Indonesia dengan mengikuti beberapa protokol kesehatan yang sudah ditetapkan,” kata Charles.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Setpres, Senin (28/12/2020) mengatakan WNA dilarang masuk ke Indonesia mulai 1 hingga 14 Januari 2021 guna mencegah strain virus Corona baru. Namun terdapat pengecualian bagi WNA yang bisa masuk ke Indonesia.
Retno mengatakan pengecualian ini diberlakukan bagi pejabat setingkat menteri yang akan melakukan kunjungan. Namun, para pejabat ini diharuskan menerapkan protokol kesehatan ketat. “Bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat,” kata Retno
