Pilpres 2019 sudah selesai. Prabowo Subianto mengklaim menang dengan perolehan suara 62 persen. Sejumlah lembaga survei melalui hitung cepat ( quick count ) menyatakan Jokowi menang dengan selisih 8 persen. Pendapat publik terbelah. Di media mainstream, apalagi media sosial, perang opini berlangsung sangat seru. Semua pendukung paslon 02 yakin kandidatnya menang.
Sikap pendukung 01 sama, tapi masih ada semacam keraguan. Mereka masih wait and see. Bahkan Jokowi dalam pidato “kemenangan” kemarin tidak berani mengklaim telah memenangkan pilpres. Inilah sebuah era post truth yang sudah menjadi pandemi (wabah) global di seluruh dunia. Kamus Oxford mendifinisikan kata ini sebagai situasi dimana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan fakta-fakta yang obyektif.
Mengapa itu semua bisa terjadi? Khusus di Indonesia disebabkan adanya public distrust (ketidakpercayaan publik) yang sangat akut terhadap lembaga survei dan pemerintah. Apapun yang disampaikan mereka tidak akan dipercaya publik. Situasi ini mengingatkan kita kepada pepatah lama “sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya.”
Masalahnya lembaga-lembaga survei ini —tentu tidak semua—khususnya LSI (lembaga survei istana) atau Surtana tidak hanya sekali lancung. Namun kedapatan berkali-kali lancung. Jadi bagaimana mungkin publik bisa percaya.
Kalau toh benar hasilnya seperti yang mereka umumkan —Jokowi menang dengan selisih 8 persen— kita patut bertanya. Bagaimana dengan hasil survei sebelumnya yang pernah mereka umumkan, Jokowi unggul dengan selisih angka di atas 25 persen?
Silahkan buka jejak digital mereka. Masih basah. Beberapa hari sebelum pencoblosan, semua lembaga survei istana memberi angka Jokowi 57 persen lebih. Sementara Prabowo hanya 30an persen.
Jarak elektabilitas kandidat yang mereka dukung di atas 20 persen ini bukan pertama kali. Pada Pilkada Serentak 2018 di Jabar dan Jateng mereka juga melakukan hal yang sama.
Para pollster bayaran ini pasti akan berkelit bahwa dinamika pemilih dengan berbagai variabelnya memungkinkan terjadinya perubahan elektabilitas. Terjadi migrasi. Angka yang belum menentukan sangat berpengaruh, dan segala macam argumentasi lainnya.
Itu semua hanya dalih untuk menutupi fakta bahwa publikasi survei digunakan untuk menggiring opini publik. Memperkuat keyakinan Inkumben dan para pendukungnya, sekaligus melemahkan semangat dan daya juang oposisi.
Polemik antara peneliti senior Litbang Kompas Bambang Setiawan dengan Denny JA membongkar fakta yang disembunyikan. Denny seperti disebut oleh Bambang menyembunyikan “angsa hitam.” Menggelembungkan elektabilitas Jokowi.
Bisa dibayangkan kalau Litbang Kompas yang selama ini diidentifikasi berada di barisan pendukung inkumben pun mempertanyakan kelakuan lancung Denny JA. Apalagi publik secara luas.
Dengan perilaku lancung lembaga survei istana ini, sangat wajar bila publik tidak meyakini hasil QC. Mereka mencurigai ada konspirasi mencurangi hasil pilpres. Ini adalah bisnis kotor kartel survei.
Lembaga survei istana mematok angka kemenangan. Hasil penghitungan suara KPU tinggal disesuaikan. Apa boleh buat, keyakinan itu begitu kuat dibenak publik.
Independensi dan integritas KPU menjadi taruhannya. Namun melihat proses pemilihan para komisioner KPU yang melibatkan DPR, sulit berharap mereka independen.
Partai politik di DPR sangat berkepentingan menempatkan orang-orangnya di KPU. Dan saat ini komposisi DPR dikuasai oleh parpol pendukung inkumben.
Sebagai sebuah metode ilmiah dengan basis statistik, QC harusnya sangat akurat. Margin errornya plus minus 1 persen. Kalau proses dan tahapannya benar hasil real count KPU tidak akan jauh berbeda.
Dugaan adanya proses kecurangan yang terencana, terstruktur dan masif makin kuat, ketika sedang berlangsung QC, handphone- tokoh penting pendukung Prabowo yang bertanggung jawab atas penghitungan suara mendapat serangan robo call.
Handphone mereka tak dapat digunakan karena mendapat telefon terus menerus, dengan jeda tak sampai satu menit dari nomor-nomor luar negeri. Kebanyakan nomor itu berasal dari negara di Amerika Selatan.
Telefon-telefon tersebut berasal dari robot mesin terhadap nomor-nomor yang telah menjadi target.
Sebelumnya beberapa akun medsos dan nomor handphone para pendukung paslon 01 dan tokoh oposisi juga menjadi korban pembajakan.
Dengan kontestan hanya dua kandidat, mudah diduga siapa pelakunya. Mereka adalah tim paslon 01, atau setidaknya kelompok yang mendukung mereka.
Bukan hasil, tapi proses
Lepas dari kontroversi hasil perhitungan antara kedua kubu, satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah proses pilpres kali ini.
Memperdebatkan hasil pilpres berdasar klaim, membuat kita hanya berorientasi pada hasil, tanpa peduli bagaimana prosesnya. Situasi ini sangat menyedihkan. Tak peduli bagaimana prosesnya. Halal, haram, hantam. Yang penting menang.
Sangat jelas bahwa sejak jauh-jauh hari kita menyaksikan dengan mata telanjang, rezim penguasa harus menang, sekalipun dengan cara curang.
Para pengamat asing juga sudah sejak jauh-jauh hari menengarai rezim Jokowi menggunakan cara-cara otoriter dan anti demokrasi untuk menang.
Kriminalisasi para ulama dan tokoh oposisi, hukum yang berat sebelah dan berpihak. Kooptasi dan tekanan terhadap media massa. Pengerahan aparat keamanan menekan dan menggiring pemilih. Penyalahgunaan anggaran bansos di kementerian. Dana-dana di BUMN dikuras habis untuk money politics.
Para pejabat tinggi negara mendatangi para ulama membawa amplop-amplop tebal. Sementara jutaan amplop uang dalam pecahan kecil disiapkan untuk menyuap rakyat. KPK misalnya, berhasil menangkap pelaku dan menyita ratusan ribu amplop itu. Pelakunya adalah pendukung rezim ini.
Mendekati pilpres jurus kecurangan kian kencang. Di Malaysia surat-surat suara sudah tercoblos atas nama paslon 01. Salah seorang komisioner KPU menganggap itu hanya sampah.
Di seluruh Indonesia kecurangan serupa banyak ditemukan. Banyak pemilih yang diidentifikasi sebagai pendukung paslon 02 tidak mendapat undangan. Yang lebih ajaib ada TPS yang tiba-tiba menghilang.
Fenomena hilangnya TPS ini tidak pernah kita temukan sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, bahkan pada masa Orde Baru sekalipun yang sering disebut-sebut penuh kecurangan. Yang hilang atau dilarikan paling-paling hanya kotak suara. Level kecurangan rezim Orde Baru masih kalah jauh bila dibandingkan dengan rezim Jokowi.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri mengakui pemilu kali ini sangat banyak kecurangan. Laporan yang masuk dari 121.993 TPS, Bawaslu mendapati petugas KPPS di 4.589 tidak netral. Padahal total jumlah TPS sebanyak 809 ribu.
Kita sepakat —lepas dari kecurigaan terhadap independensi terhadap KPU— kita harus bersabar menanti proses penghitungan suara hingga selesai. Kawal ketat dan jangan beri celah sedikitpun ruang atas kecurangan.
Demokrasi kita tidak boleh dibajak oleh tangan-tangan kotor yang bersembunyi di balik kekuasaan.
Tugas besar kita bersama untuk menyatukan bangsa yang terpecah belah, terkotak-kotak dalam dua kubu besar yang saling mengintai, mencari-cari kesalahan dan saling menjatuhkan.
Setelah berjuang keras, kalah menang adalah konskuensi dari takdir. Kita tinggal menjalaninya. Jangan lupakan bahwa kita tetap satu bangsa. Bangsa Indonesia yang besar.
Agama mengajarkan kepada kita harus berikhtiar sekeras mungkin, setelah itu berserah diri, bertawakal pada Allah. Harus berprasangka baik, ber-khusnudzon pada skenario Allah. Yang terbaik menurut manusia, belum tentu baik menurut Allah.
Jabatan tinggi atau kelimpahan rezeki bisa jadi bukan berkah, tapi malah musibah ( istidraj ) kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mari kita berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara. Diberi pemimpin yang adil. Pemimpin yang mengayomi semua golongan. Bukan pemimpin yang hanya mementingkan sekelompok orang. Apalagi elit pemilik modal dan elit partai yang mendukungnya.
Oleh: Hersubeno Arief, Konsultan Media dan Politik
