Meskipun menimbulkan banyak polemik, pemerintah tetap teguh akan memindahkan ibu kota dari Jakarta saat ini. Bahkan, hingga hari ini nama calon pengganti ibu kota baru semakin jelas meskipun memang belum diresmikan.
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjoneggoro mengatakan, kandidat terkuat ibu kota baru akan berada di luar Pulau Jawa, yaitu tepatnya berada di pulau Kalimantan karena menurutnya pulau ini hampir memenuhi kriteria sebagai ibu kota baru.
Sebelumnya terdapat tiga opsi tentang rencana ibu kota baru, namun opsi pembangunan ibu kota baru di luar pulau Jawa yang menjadi pilihan dengan alasan karena saat ini pulau Jawa sudah menanggung beban yang sungguh luar biasa. Dari 167 juta penduduk yang ada, 57 persen penduduk berada di pulau Jawa, dan membuatnya menjadi pulau dengan kontribusi PDB terbesar yaitu sekitar 58 persen.
Selain itu, saat ini beban Jakarta juga sudah meningkat seperti rawan banjir, permukaan tanah yang turun, meningkatnya permukaan air laut, kualitas air yang menurun bahkan tercemar, hingga kemacetan yang menimbulkan kerugian hingga Rp 56 triliun per tahunnya.
Ia mengatakan pembangunan ibukota baru ini tidak mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“APBN bukan porsi dominan dan kalaupun memakai APBN sumbernya adalah dari kerjasama pemanfaatan aset baik yang ada di wilayah ibukota baru atau di pemerintahan pusat di Jakarta. Ini akan menjadi penerimaan APBN melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bisa digunakan untuk membangun ibukota baru. Selain itu berasal dari swasta, BUMN, dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi membangun ibukota baru tidak akan mengganggu prioritas nasional lain. Bahkan kami sangat concern dengan Jakarta, karena itu ketika gubernur mengajukan 472 triliun untuk penanganan public transportation seperti banjir dan air limbah kita akan dukung penuh baik melalui APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) swasta atau BUMN. Jadi Jakarta tidak akan ditinggalkan dengan membangun ibukota baru ini,” paparnya dalam diskusi nasional II pemindahan ibu kota dengan mengangkat tema Menuju Ibu Kota Aman, Lestari dan Sejahtera, di Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Ibukota negara ini akan didesain sebagai pusat pemerintahan. Ibukota baru juga harus Indonesia centris. Menurutnya, semua aset yang dibangun oleh KBPU ujungnya adalah aset milik negara. Swasta diberikan waktu konsesi untuk mengelola aset itu selama jangka waktu tertentu, dan kalau ada penerimaan masuk ke swasta. Setelah waktu pengelolaan itu habis maka aset itu akan kembali ke negara.
Lebih lanjut menurut Bambang, pihak asing juga bisa masuk dan akan melihat proyek yang menguntungkan bagi mereka. “Di Indonesia sudah ada investor asing yang masuk ke KBPU untuk sistem penyediaan air minum atau bandara. Rata- rata peserta KBPU tidak ada yang 100% asing, biasanya asing akan melakukan joint venture dengan partner lokal. Pada intinya terbuka bagi investor, dan kita dorong partisipasi swasta dan BUMN,” jelasnya.
Ia menegaskan pemindahan ibu kota baru akan menimbulkan banyak dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Namun demikian, pemindahan ini pun juga akan menimbulkan satu dampak negatif yaitu, peningkatan inflasi nasional.
“Mungkin dampak satu-satunya yang menjadi dampak negatif dari pemindahan ibu kota ini bisa menyebabkan tambahan inflasi. Tetapi tambahan inflasi itu sangat minimal, relatif kecil, terutama tadi kalau lokainya memang memiliki infrastruktur yang lebih baik sektor produksi sekitarnya relatif beragam. Adapun tambahan inflasinya berkisar 0,2 persen,” ujarnya.
Hal ini berarti jika baseline inflasi seperti tahun lalu 3,13 persen, berarti dengan adanya pemindahan ibu kota ini akan bertambah menjadi 3,33 persen. Jadi menurut Bambang ini masih berada pada batas yang bisa ditoleransi dan tambahnya minimal.
Dampak positif lainnya dari pemindahan ibu kota diantaranya yaitu, akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia yaitu dari pulau Jawa ke provinsi luar Jawa dan antara provinsi di luar Jawa.
