Isu Pembagian HP Gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah memberikan klarifikasi mengenai rencana digitalisasi bantuan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah belum pernah membahas rencana pemberian telepon seluler kepada masyarakat. Meski demikian, program pembukaan rekening bank secara massal tetap disiapkan dan ditargetkan berjalan pada kuartal IV 2026.
Airlangga menyampaikan penegasan tersebut saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Ia membantah bahwa pembagian perangkat komunikasi menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini berfokus pada penyusunan regulasi untuk mendukung pelaksanaan pembukaan rekening secara massal. Program tersebut masuk dalam agenda pemerintah pada kuartal IV tahun ini, sehingga aturan teknisnya tengah dipersiapkan sebelum pelaksanaan dimulai.
Pembukaan Rekening Massal Ditargetkan Berjalan Akhir 2026
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun untuk mendukung program pembukaan rekening tersebut. Pelaksanaannya direncanakan melibatkan dua bank milik negara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI.
Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan perbankan.
Dengan akses rekening yang lebih luas, penyaluran bansos diharapkan berlangsung lebih praktis dan tepat sasaran. Masyarakat juga berpeluang memanfaatkan layanan keuangan formal untuk berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari.
Sebelumnya, rencana Pembagian HP Gratis sempat disampaikan sebagai bagian dari gagasan penyediaan telepon seluler dan rekening bank digital bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Namun, pernyataan Airlangga menunjukkan bahwa rencana pemberian perangkat tersebut belum pernah dibahas dalam agenda pemerintah yang ia sampaikan.
Digitalisasi Bansos dan Upaya Memperluas Penerimaan Negara
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan rencana untuk menjangkau sekitar 30 persen penduduk yang belum memiliki rekening bank. Dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026), ia menyebut akses telepon seluler dan rekening digital dapat membantu penyaluran bantuan secara langsung kepada penerima.
Hashim juga menyampaikan bahwa BRI dan BSI ditugaskan memfasilitasi pembukaan rekening masyarakat. Pemerintah berencana menghapus biaya pembukaan rekening sebesar Rp50.000 agar akses layanan perbankan tidak terhambat biaya awal.
Menurut Hashim, peralihan dari transaksi tunai menuju sistem digital berpotensi membantu pemerintah mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat secara optimal. Langkah tersebut diharapkan memperkuat transparansi transaksi sekaligus memperluas basis penerimaan negara.
Ia menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih berada di kisaran 12 persen, lebih rendah dibandingkan Kamboja sebesar 18 persen dan Vietnam yang mencapai 23 persen.
Dengan demikian, pembahasan Pembagian HP Gratis masih perlu dibedakan dari program pembukaan rekening massal yang tengah disiapkan. Pemerintah kini memprioritaskan penyusunan regulasi dan perluasan akses perbankan sebagai bagian dari agenda digitalisasi keuangan nasional.
%20kembali%20menjadi%20sorotan%20setelah%20pemerintah%20memberikan%20klarifikasi){kind=link}