Pemerintah terus memperkuat pengawasan harga pangan demi menjaga Kewajaran Harga Beras di tengah upaya mencapai swasembada pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan agar harga beras tetap seimbang, baik untuk melindungi pendapatan petani maupun menjaga daya beli masyarakat sebagai konsumen.
Dalam dua hari terakhir, Badan Pangan Nasional bersama sejumlah kementerian dan lembaga melakukan pemantauan langsung ke pasar tradisional. Hasilnya, harga beras di sejumlah wilayah dinilai masih berada dalam batas aman dan belum melampaui ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan pemerintah saat ini fokus menjaga Kewajaran Harga Beras agar tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi.
Menurutnya, harga yang terlalu murah justru berpotensi merugikan petani karena dapat menekan pendapatan mereka. Sebaliknya, lonjakan harga di tingkat konsumen juga perlu dicegah agar masyarakat tidak terbebani.
“Beras medium masih berada di kisaran Rp12.900 per kilogram, sementara HET-nya Rp13.500. Jadi kondisi harga saat ini masih tergolong wajar,” ujar Ketut usai melakukan inspeksi pasar di kawasan Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/5/2026).
Pemerintah Perkuat Pengawasan Harga Beras
Pemerintah menilai pengawasan pasar menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Selain pemantauan langsung, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus diperluas untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar.
Dalam menjaga Kewajaran Harga Beras, Bapanas juga berencana menggelar koordinasi bersama asosiasi penggilingan padi dan pelaku usaha beras nasional. Pemerintah ingin menghimpun berbagai masukan dari pelaku industri agar kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran.
Ketut menjelaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada harga di tingkat konsumen, tetapi juga memperhatikan kondisi petani di lapangan. Sebab, keseimbangan harga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
“Pemerintah ingin memastikan harga tetap stabil dari hulu sampai hilir. Jadi petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak dan masyarakat juga bisa membeli beras dengan harga terjangkau,” katanya.
Pendapatan Petani Jadi Sorotan
Sementara itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyoroti masih rendahnya pendapatan sebagian petani kecil di Indonesia.
Amran menjelaskan, rata-rata pendapatan petani padi diperkirakan sekitar Rp13 juta untuk satu kali panen. Dengan asumsi panen dilakukan dua kali dalam setahun, maka total pendapatan petani berkisar Rp26 juta per tahun.
Jika dihitung berdasarkan masa tanam hingga panen selama empat bulan, pendapatan petani hanya sekitar Rp3,2 juta per bulan. Jumlah itu masih harus dibagi untuk kebutuhan satu keluarga yang rata-rata terdiri dari empat orang.
Dari perhitungan tersebut, pendapatan per anggota keluarga petani diperkirakan hanya sekitar Rp30 ribu per hari. Karena itu, pemerintah menilai penting menjaga Kewajaran Harga Beras agar harga gabah di tingkat petani tidak jatuh terlalu rendah.
“Nah sekarang petani bekerja keras selama berbulan-bulan di sawah. Kalau harga terus ditekan, bagaimana mereka bisa hidup layak?” ujar Amran.
Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan sebagian besar pelaku usaha pertanian di Indonesia masih masuk kategori petani skala kecil. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023, sekitar 68 persen petani nasional memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah.
