Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, pemerintah menegaskan bahwa Industri Manufaktur Jadi Andalan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketidakpastian akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas mendorong pemerintah mengambil langkah strategis agar sektor industri tetap mampu bertahan dan berkembang.
Pemerintah melihat sektor industri pengolahan, khususnya manufaktur, sebagai tulang punggung perekonomian. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan ekspor membuat posisi sektor ini semakin krusial. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan industri pengolahan pada 2025 mencapai 5,30 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen. Capaian tersebut memperkuat keyakinan bahwa Industri Manufaktur Jadi Andalan dalam memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menilai dinamika global saat ini tidak bisa dianggap ringan. Konflik yang terjadi di berbagai kawasan dunia membawa dampak berantai terhadap sektor ekonomi, termasuk industri dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk sigap dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.
Menurutnya, sektor manufaktur menjadi salah satu yang paling rentan terhadap gangguan eksternal, terutama terkait pasokan bahan baku dan distribusi. Kenaikan biaya produksi serta hambatan logistik dapat menekan kinerja industri jika tidak diantisipasi dengan baik. Dalam konteks ini, pemerintah kembali menegaskan bahwa Industri Manufaktur Jadi Andalan harus diperkuat melalui kebijakan yang terarah dan terintegrasi.
Pemerintah Percepat Kebijakan untuk Jaga Kinerja Industri
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Satgas ini bertugas mempercepat implementasi kebijakan serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan investor.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ekosistem industri tetap berjalan optimal di tengah tekanan global. Dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap berbagai persoalan di sektor industri dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat sasaran. Upaya ini sekaligus memperkuat posisi bahwa Industri Manufaktur Jadi Andalan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung, seperti kemudahan akses bahan baku dan penyesuaian regulasi impor. Kebijakan ini bertujuan menjaga kelangsungan produksi industri agar tidak terganggu oleh keterbatasan pasokan. Pemerintah juga terus memantau sektor-sektor yang paling terdampak untuk memastikan respons kebijakan dapat dilakukan secara cepat.
Di sisi lain, stabilitas ekonomi makro tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya menjaga inflasi, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat agar tetap terkendali. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.
