Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Global diperkirakan masih membayangi perekonomian dunia sepanjang 2026. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah, yang berdampak langsung pada volatilitas harga komoditas serta gangguan rantai pasok internasional.
Meski demikian, Indonesia dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi yang tidak menentu tersebut. Pemerintah mencatat probabilitas resesi nasional masih berada di bawah 5 persen pada April 2026, angka yang relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, maupun Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Global belum sepenuhnya menggerus ketahanan ekonomi domestik.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi dinamika global yang terus berkembang. Langkah-langkah tersebut dirancang secara hati-hati guna menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memastikan pertumbuhan tetap terjaga di tengah tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Global.
Strategi Pemerintah Menjaga Stabilitas Ekonomi
Dalam upaya meredam dampak eksternal, pemerintah mengandalkan kombinasi kebijakan fiskal dan reformasi struktural. Sejumlah insentif telah digulirkan, termasuk pembebasan bea masuk untuk bahan baku strategis seperti LPG dan plastik, guna menjaga kelangsungan industri nasional.
Selain itu, deregulasi dan percepatan proses perizinan juga terus didorong untuk memperkuat iklim investasi. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga arus investasi tetap stabil meski tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Global meningkat.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga energi dan penguatan program perlindungan sosial. Berbagai stimulus ekonomi disiapkan untuk memastikan konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan.
Satgas Khusus dan Respons Cepat Pemerintah
Sebagai langkah strategis, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Satgas ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk merespons dinamika global secara cepat dan terkoordinasi.
Melalui mekanisme ini, setiap kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mempertimbangkan risiko jangka panjang. Keputusan strategis dilakukan secara kolektif untuk memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama di tengah tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Global.
Menurut Susiwijono, keberadaan satgas tersebut memungkinkan pemerintah bergerak lebih adaptif dalam menghadapi perubahan situasi global yang sangat dinamis. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
