Pemerintah melaporkan perkembangan positif pada kinerja Penerimaan Pajak nasional hingga akhir Februari 2026. Pertumbuhan yang signifikan ini mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang masih berjalan kuat, terutama didorong oleh meningkatnya transaksi masyarakat di berbagai sektor usaha.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam pemaparan APBN KiTa menjelaskan bahwa Penerimaan Pajak secara neto menunjukkan kenaikan cukup tinggi, yakni mencapai 30,4 persen secara tahunan (year on year). Hingga 28 Februari 2026, realisasi Penerimaan Pajak telah mencapai Rp245,1 triliun.
Menurut Suahasil, lonjakan penerimaan terutama berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kedua jenis pajak tersebut bahkan mencatat pertumbuhan hingga 97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan dari PPN dan PPnBM menjadi indikator kuat bahwa aktivitas transaksi ekonomi masih berlangsung aktif. Pajak tersebut pada dasarnya hanya muncul ketika terjadi kegiatan jual beli di masyarakat.
“PPN dan PPnBM dibayarkan ketika ada transaksi. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak,” ujar Suahasil dalam pemaparannya di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Pajak masih berasal dari sejumlah sektor utama perekonomian nasional. Industri pengolahan, perdagangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta pertambangan tercatat menjadi penyumbang dominan dengan porsi sekitar 74 persen dari total penerimaan pajak.
Belanja Negara Digenjot untuk Dorong Ekonomi
Seiring meningkatnya Penerimaan Pajak, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026. Hingga akhir Februari, realisasi belanja negara telah mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh sekitar 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Salah satu program yang berkontribusi terhadap peningkatan belanja adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat hingga awal Maret 2026.
Jumlah penerima tersebut terdiri dari sekitar 50 juta siswa serta 10,5 juta kelompok non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia. Total anggaran yang telah terserap untuk program ini mencapai Rp44 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara. Hingga 10 Maret 2026, pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri telah terealisasi sebesar Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp55 triliun.
Pemerintah mendorong kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk segera menuntaskan pembayaran tersebut sebelum Idulfitri.
Pemerintah Antisipasi Risiko Global dan Perkuat Pengawasan
Di sisi lain, pemerintah tetap mencermati dinamika global, terutama terkait fluktuasi harga minyak mentah dunia. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah sempat mendorong harga minyak mentah Indonesia (ICP) melewati angka US$100 per barel sebelum kembali bergerak fluktuatif.
Suahasil menegaskan bahwa APBN tetap difungsikan sebagai penyangga stabilitas ekonomi melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk subsidi dan kompensasi energi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Sementara itu, dari sektor kepabeanan dan cukai, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Sepanjang 2026, jumlah penindakan meningkat dari 1.993 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 2.872 kasus.
Jumlah rokok ilegal yang berhasil disita pun meningkat tajam hingga mencapai 369 juta batang.
