Isu “apakah ada BSU 2026?” ramai diperbincangkan warganet dalam beberapa pekan terakhir. Berbagai unggahan di media sosial menyebut pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900 ribu pada awal tahun. Informasi tersebut cepat menyebar karena menyasar pekerja yang sebelumnya pernah menerima bantuan serupa. Namun pemerintah memastikan kabar itu tidak benar.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) langsung memberikan klarifikasi terkait pertanyaan publik mengenai apakah ada BSU 2026? Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan program BSU telah selesai dilaksanakan pada akhir 2025 dan tidak berlanjut pada tahun ini.
Faried menjelaskan, pesan berantai yang beredar biasanya menyertakan tautan pendaftaran dan meminta masyarakat mengisi data pribadi. Padahal sejak awal program tersebut tidak pernah menggunakan mekanisme pendaftaran mandiri. Penyaluran BSU selalu berdasarkan pemadanan data pemerintah, terutama dari BPJS Ketenagakerjaan.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap tautan tidak resmi yang mengatasnamakan kementerian. Banyak pihak memanfaatkan isu bantuan sosial untuk mengumpulkan data pribadi masyarakat. Karena itu, pertanyaan apakah ada BSU 2026? seharusnya dijawab dengan merujuk pernyataan resmi pemerintah, bukan informasi viral.
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Penyaluran Tahun Ini
Kemnaker memastikan tidak ada rencana kebijakan baru terkait Bantuan Subsidi Upah pada 2026. Pemerintah juga tidak pernah membuka pendaftaran penerima BSU melalui situs di luar kanal resmi kementerian.
Faried menekankan, bila masyarakat menemukan formulir atau tautan pendaftaran yang beredar di media sosial, hampir dapat dipastikan itu merupakan penipuan. Ia meminta publik tidak memasukkan data seperti NIK, nomor rekening, maupun kode OTP karena berpotensi disalahgunakan.
Menurutnya, fenomena kabar bantuan palsu sering muncul ketika kondisi ekonomi sedang menjadi perhatian publik. Banyak masyarakat berharap program bantuan kembali digelar, sehingga mudah percaya pada informasi yang belum diverifikasi. Padahal untuk menjawab apakah ada BSU 2026?, pemerintah sudah memberikan jawaban tegas bahwa program tersebut tidak dilanjutkan.
Kemnaker juga mengimbau masyarakat hanya mengakses informasi melalui situs resmi kementerian dan akun media sosial terverifikasi. Selain itu, publik diharapkan melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mencatut nama BSU.
Pemerintah menegaskan apabila suatu saat ada bantuan sosial baru, pengumumannya akan disampaikan terbuka melalui kanal resmi. Untuk saat ini, masyarakat tidak perlu lagi bertanya apakah ada BSU 2026? karena kebijakan tersebut memang belum ada dalam agenda program pemerintah tahun berjalan.
