Kinerja APBN 2025 mencatat hasil yang solid hingga Agustus, menandai peran nyata anggaran negara sebagai instrumen fiskal yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung berbagai program prioritas nasional. Data terbaru menunjukkan pendapatan negara mencapai Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook, sementara belanja negara sebesar Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari target. Dengan capaian tersebut, defisit berada di kisaran Rp321,6 triliun atau setara 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menilai bahwa capaian ini tidak lepas dari kontribusi kuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memperkuat penerimaan negara. Menurutnya, peran Bea Cukai tidak hanya sebatas pengumpulan pajak, tetapi juga menjaga kelancaran arus perdagangan, keamanan, serta memberikan fasilitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Melalui penerimaan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan yang terukur, Bea Cukai terus mendukung Kinerja APBN 2025 agar tetap sehat dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/10/2025).
Penerimaan Pajak dan Cukai Menguat di Tengah Tantangan Ekonomi
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan hingga Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari target, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyentuh Rp306,8 triliun atau 64,3 persen dari outlook. Khusus untuk sektor kepabeanan dan cukai, kontribusinya mencapai Rp194,9 triliun atau 64,6 persen dari target APBN, tumbuh 6,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan tersebut terutama dipicu oleh kenaikan penerimaan bea keluar dan cukai. Penerimaan bea keluar melonjak menjadi Rp18,7 triliun atau 418,6 persen dari target, terdorong harga komoditas seperti crude palm oil (CPO) dan ekspor konsentrat tembaga. Sementara itu, bea masuk justru sedikit terkoreksi menjadi Rp32,2 triliun, atau turun 5,1 persen akibat meningkatnya pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (FTA).
Adapun penerimaan cukai mencapai Rp144 triliun atau 59 persen dari target APBN, tumbuh 4,1 persen secara tahunan meski produksi hasil tembakau menurun 1,9 persen. “Kinerja APBN 2025 yang solid memperlihatkan bahwa instrumen fiskal negara masih mampu menopang perekonomian di tengah dinamika global,” kata Budi menegaskan.
Pengawasan Ketat: Bea Cukai Gencar Tindak Rokok Ilegal dan Narkotika
Selain pengumpulan penerimaan, Bea Cukai juga memperkuat peran pengawasan di lapangan. Hingga Agustus 2025, tercatat 11.751 penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Dari hasil operasi tersebut, sebanyak 699 juta batang rokok tanpa pita cukai berhasil diamankan, naik 28,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai barang hasil penindakan mencapai Rp1,1 triliun, dengan potensi penerimaan tambahan cukai sekitar Rp530 miliar.
Jenis pelanggaran terbanyak masih berasal dari sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) tanpa pita cukai. Di sisi lain, pengawasan terhadap peredaran narkotika juga menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 1.213 kasus penindakan yang berhasil menggagalkan penyelundupan lebih dari 10 ton narkotika, naik hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu.
Budi menegaskan, keberhasilan dalam menjaga penerimaan sekaligus memperkuat pengawasan adalah bentuk komitmen Bea Cukai untuk memastikan APBN tetap kokoh dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Kinerja positif ini tidak akan tercapai tanpa dukungan pelaku usaha dan masyarakat. Kami mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung terciptanya ekosistem fiskal yang sehat,” ucapnya.
APBN Sebagai Pilar Stabilitas Ekonomi Nasional
Lebih jauh, Budi menilai keberhasilan menjaga Kinerja APBN 2025 adalah bukti nyata sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Dengan penerimaan yang solid, pengawasan yang ketat, serta penyerapan anggaran yang efektif, APBN terus memainkan peran strategisnya sebagai instrumen pembangunan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
“APBN bukan sekadar angka, tetapi cerminan kerja keras bersama untuk memastikan perekonomian Indonesia tetap tumbuh inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Budi.
