Pemerintah menyuarakan keberatan terhadap kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan AS atas sejumlah produk ekspor unggulan Tanah Air. Produk seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga udang dikenakan tarif lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers usai pertemuan bilateral dengan Departemen Perdagangan AS dan United States Trade Representative (USTR) di Washington, Jumat (18/4/2025).
Tarif Proteksionis Dinilai Tidak Adil
Menurut Airlangga, sejak era Presiden Donald Trump, Indonesia telah dikenakan tarif masuk tinggi untuk beberapa komoditas. Bahkan, gabungan tarif bisa mencapai 47 persen—angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan tarif untuk produk serupa dari negara ASEAN lainnya seperti Vietnam atau Thailand.
“Kami ingin level playing field. Saat ini, struktur tarif tidak mencerminkan keadilan perdagangan regional. Kami berharap AS meninjau kembali hal ini demi terciptanya iklim perdagangan yang sehat dan kompetitif,” ujar Airlangga.
Meski AS sempat memberi keringanan dengan memangkas tarif sementara menjadi 10% untuk jangka waktu 90 hari, namun Airlangga menegaskan, tambahan tarif 10% di tengah beban tarif eksisting 10-37% tetap membuat beban tarif ekspor Indonesia jauh lebih berat.
Selain berdampak pada harga jual produk di pasar AS, beban tarif tersebut juga ikut memukul daya saing eksportir Indonesia di tengah ketatnya kompetisi global.
Kesepakatan Negosiasi 60 Hari
Dalam pertemuan bilateral itu, kedua negara sepakat untuk merampungkan negosiasi perdagangan dalam waktu 60 hari. Pemerintah Indonesia akan terus mendorong peninjauan ulang terhadap tarif impor, terutama pada produk-produk padat karya seperti tekstil dan alas kaki yang menopang jutaan lapangan kerja di Indonesia.
Sebagai catatan, Amerika Serikat merupakan salah satu pasar utama ekspor non-migas Indonesia. Nilai ekspor ke AS pada 2024 mencapai lebih dari USD 23 miliar. Dari jumlah itu, kontribusi sektor tekstil dan produk tekstil mencapai lebih dari 20 persen.
Pemerintah berharap hasil negosiasi mendatang dapat membuka peluang perdagangan yang lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak.
