 menegaskan pentingnya keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang mengemban dua fungsi utama: ekonoi){kind=link}
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menegaskan pentingnya keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang mengemban dua fungsi utama: ekonomi dan sosial. Kedua fungsi ini berjalan selaras, menjadikan dukungan pemerintah terhadap koperasi, terutama BMT, sebagai suatu keharusan.
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa secara ekonomi, koperasi berperan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pencapaian keuntungan. Sementara fungsi sosialnya adalah membantu masyarakat lapisan bawah, seperti kelompok mikro dan ultra mikro, keluar dari jeratan rentenir yang kerap membebani mereka.
“Koperasi adalah wadah gotong royong yang saling menguatkan. Contohnya, KSPPS BMT Jati Baru di Padang berhasil membantu masyarakat terbebas dari rentenir,” ungkap Ferry saat menghadiri Rakernas dan Munaslub Perhimpunan BMT Indonesia di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/11).
Kunci Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Ferry menambahkan, dengan fungsi ekonomi dan sosialnya, Baitul Maal Wa Tamwil menjadi solusi nyata dalam mengurangi kemiskinan ekstrem yang masih melanda Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin hingga Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang, turun dari 25,9 juta pada tahun sebelumnya.
“Kemiskinan terlihat jelas pada masyarakat yang tidak punya akses pembiayaan produktif, sehingga terjebak pada rentenir. Kehadiran BMT memberi mereka peluang untuk berkembang dan lebih sejahtera,” tegas Ferry.
Dalam konteks lebih luas, BMT memainkan peran strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, potensi ekonomi syariah di Tanah Air menjadi peluang besar.
“Indonesia memiliki potensi konsumen muslim hingga 2 miliar jiwa dengan perputaran uang hampir 2 triliun dolar. Baitul Maal Wa Tamwil harus menjadi motor penggerak utama ekonomi syariah,” katanya.
Ke depan, Kemenkop berkomitmen meningkatkan dukungan, khususnya melalui penguatan pembiayaan lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM). Hal ini diharapkan mampu memperluas dampak positif koperasi dalam menyejahterakan masyarakat.
“Kami dorong koperasi untuk lebih aktif di sektor riil agar bisnisnya mengalir,” ujar Ferry.
Komitmen Perhimpunan BMT dan Pemerintah Daerah
Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia, Mursida Rambe, menegaskan pentingnya peran BMT dan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Ia menyerukan penguatan usaha sektor riil guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
“Baitul Maal Wa Tamwil harus menjadi ujung tombak bagi masyarakat miskin, karena perbankan konvensional sering kali enggan melayani mereka,” jelas Rambe.
Dengan 351 unit BMT, aset mencapai Rp13,55 triliun, dan 1.231 kantor, Perhimpunan BMT Indonesia berkomitmen mendukung pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.
Pemerintah daerah pun turut mengambil peran aktif. Di Sumatera Barat, Kepala Dinas Koperasi UKM, Endrizal, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melampaui target 100.000 entrepreneur baru pada 2024 dengan pencapaian 114.000 wirausahawan. Inisiatif ini didukung oleh pembentukan koperasi dan BMT yang memperkuat usaha mereka.
Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi kontribusi signifikan Baitul Maal Wa Tamwil di daerahnya. “Kehadiran BMT di Sumatera Barat, khususnya di Padang, mencerminkan keberhasilan ekonomi syariah dalam memberantas kemiskinan,” kata Mahyeldi.
Baitul Maal Wa Tamwil terbukti menjadi kekuatan yang menghubungkan masyarakat dengan solusi keuangan berbasis syariah, mendorong kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.
