Di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlanjut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dengan berada di angka sekitar 5,0%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global sebesar 3,4%. Salah satu bentuk koordinasi tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024, dengan tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, yang diadakan di Jakarta pada Senin (23/09).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Satgas P2DD, memaparkan berbagai capaian dan pelaksanaan tugas Satgas P2DD sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan 2024.
Pentingnya Digitalisasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
“Dalam hal digitalisasi, setelah kepemimpinan Indonesia di ASEAN, kami telah mendukung terbentuknya Digital Economic Framework Agreement. Karena itu, P2DD memegang peran penting, khususnya dalam mengembangkan kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Saat ini, 87,9% atau sekitar 480 Pemda telah terlibat, dan angka ini harus terus ditingkatkan,” jelas Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem ETPD serta peningkatan kinerja TP2DD, diiringi inovasi kebijakan dalam P2DD. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, partisipasi Pemda yang terlibat dalam evaluasi kinerja di tahun 2023 meningkat menjadi 512 Pemda atau sekitar 93,7%. Selain peningkatan jumlah partisipasi, nilai rata-rata kinerja Pemda juga meningkat dari 43,37 pada 2023 menjadi 51,40 di 2024, dengan transaksi non-tunai Pemda berkontribusi 30% terhadap penilaian tersebut.
Strategi Ke Depan: Fokus pada Ekosistem Digital dan Peran BPD
“Ke depan, ada empat hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, realisasi belanja APBD untuk mendukung ekonomi daerah; kedua, penguatan ekosistem transaksi digital serta peran lebih besar dari Bank Pembangunan Daerah (BPD); ketiga, Satgas P2DD harus menyesuaikan dengan PP 35 Tahun 2023 mengenai PDRD; dan terakhir, pentingnya sosialisasi dan branding yang lebih masif,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga mendorong peningkatan ekosistem digital transaksi Pemerintah Daerah dengan memperkuat peran BPD dalam mendukung layanan digitalisasi pajak dan retribusi daerah, termasuk mekanisme split payment untuk PKB dan BBNKB. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan branding P2DD yang lebih intensif.
Sebagai apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah, telah diadakan Championship TP2DD 2024 di lima wilayah: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Satgas P2DD menetapkan 15 Pemda dengan kinerja TP2DD terbaik, 3 Pemda dengan Program Unggulan terbaik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, 1 BPD terbaik, serta 3 TP2DD Rookie of the Year yang dinilai paling mendukung kebijakan P2DD sepanjang 2023.
