Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas untuk mengoordinasikan, menyelaraskan, dan mengendalikan kebijakan-kebijakan dari berbagai kementerian dan lembaga guna meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi serta peningkatan produktivitas.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, secara rutin melaporkan hasil koordinasi ini kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan tujuan mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem.
Sejak tahun 2021, Presiden Joko Widodo menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah. Kemajuan signifikan telah tercapai sejak saat itu.
Menurut Menko Airlangga dalam Rapat Pleno mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), terjadi penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari 2,14 persen pada Maret 2021 menjadi 2,04 persen pada Maret 2022 menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka ini terus menurun menjadi 1,74 persen pada September 2022. Dengan demikian, populasi penduduk miskin ekstrem berkurang dari 5,80 juta jiwa pada Maret 2021 menjadi 5,59 juta jiwa pada Maret 2022.
Keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini didukung oleh penggunaan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), program-program yang diselaraskan, dan peningkatan pelaksanaan program.
Namun, untuk mencapai target mendekati 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, diperlukan upaya lebih lanjut. Konvergensi program dan perbaikan akurasi penargetan menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan ini.
Airlangga menjelaskan bahwa konvergensi program penting untuk memastikan bahwa berbagai program pengurangan beban pengeluaran dan pemberdayaan ekonomi dapat merata pada lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Dalam rapat tersebut, penekanan diberikan pada perbaikan kualitas penargetan melalui pemanfaatan Data P3KE. Seluruh kementerian dan pemerintah daerah diharapkan memastikan bahwa Data P3KE diaplikasikan dalam semua program yang dijalankan.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, juga menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kemenko Perekonomian untuk mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem.
Ini termasuk mengidentifikasi anggaran dan realisasi pada Program Pemberdayaan Ekonomi K/L TA 2022 dan 2023, memobilisasi partisipasi pihak non-pemerintah seperti Kadin Indonesia dan Mastercard STRIVE Indonesia, menciptakan Dashboard Pemetaan Program Pemberdayaan untuk konvergensi program lintas sektor, serta melakukan pemadanan data K/L dengan data P3KE untuk memetakan penerima program secara lebih akurat.
