WFH Tidak Mengganggu Perekonomian: Data Kemenkeu Mengungkap Fakta

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumumkan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak akan mengganggu perekonomian.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, yang berbicara pada Seminar on Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates di Jakarta pada Rabu (23/8), WFH tidak akan memiliki dampak negatif pada kinerja ekonomi.

Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa Indonesia telah sukses menerapkan sistem WFH selama pandemi Covid-19 sebelumnya, dan perekonomian tetap berjalan dengan baik. “Pada tahun 2021 dan 2022, perekonomian kita berjalan dengan baik meskipun sebagian besar dari kita bekerja dari rumah,” ungkap Febrio.

Dia juga menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga tetap tinggi selama periode tersebut, menunjukkan bahwa sistem WFH tidak berpotensi mengganggu perekonomian di masa depan.

Kurangi Polusi Udara

Kebijakan WFH ini diadopsi oleh pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi polusi. Mulai 21 Agustus 2023, sistem WFH berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk pegawai yang tidak terlibat dalam pelayanan langsung. Pegawai yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti di rumah sakit dan sekolah, tidak terpengaruh oleh kebijakan WFH.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah akan fokus pada pengendalian emisi di sektor transportasi, industri, pembangkitan listrik, dan lingkungan hidup.

Pernyataan ini diberikan dalam rapat koordinasi “Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek” yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L) bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, di Jakarta.

Luhut menekankan bahwa upaya pengendalian emisi harus berfokus pada sektor-sektor tersebut dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas udara.

Dengan demikian, kebijakan WFH tetap dianggap positif bagi perekonomian dan lingkungan di Indonesia. Meskipun ada perubahan dalam cara kerja, kontribusi yang baik dari berbagai sektor diharapkan tetap mempertahankan perekonomian yang sehat dan lingkungan yang bersih.