Jakarta – Pemerintah terpaksa mengambil keputusan pahit untuk impor 2 juta ton beras, karena serapan gabah hasil panen raya tidak mampu memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Sampai tadi yang keserap itu hanya 50 ribu ton, tapi untuk mengambil suatu keputusan yang pahit tadi itu bukan Badan Pangan sendiri, itu ada rapat internal, ada kementerian/lembaga terkait semuanya ada di situ termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin (27/3).
Sebelum memutuskan untuk melakukan impor beras, katanya, Bapanas telah mengundang 25 penggilingan padi besar untuk menambah stok beras Bulog.
Namun, penggilingan padi besar seperti Wilmar, Sumber Raya, dan Topi Koki mengakui bahwa mereka sendiri juga masih sangat terbatas dalam pemenuhan stok sendiri. Oleh karena penggilingan padi tersebut hanya sanggup menyetor 1.000-5.000 ton kepada Bulog.
“Pada saat stok Bulog itu 220 ribu ton, kita semua merasa perlu untuk melakukan top up stok Bulog. Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25 penggiling padi besar, kita minta tolong supaya bisa top up stok Bulog, hasilnya hanya 60 ribu ton,” kata Arief.
Di saat stok Bulog yang terbatas, lanjut dia, Bulog juga mendapat penugasan untuk memberikan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat dengan masing-masing penerima 10 kg.
Program bantuan sosial itu berlangsung selama 3 bulan yang berarti total kebutuhan beras mencapai 640 ribu ton. Jika hanya mengandalkan stok Bulog yang hanya berjumlah 220 ribu ton, maka secara otomatis stok CBP Bulog akan menjadi 0.
“Kalau Bulog satu kali jalan, itu digelontorkan semua berarti stok Bulog itu kurang, nol. Apakah mau membiarkan stok Bulog nol?,” ujarnya pula.
Arief pun menegaskan bahwa penugasan impor 2 juta beras kepada Bulog, berdasarkan surat dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menguasakan penugasan kepada Bulog melalui Kepala Bapanas.
“Jadi Badan Pangan menugaskan Bulog, karena saya sudah mendapatkan surat kuasa dari Menterj BUMN dan apa pun keputusan yang sudah diputuskan dalam rapat bersama Presiden, kami semua pembantu Presiden harus mengerjakan, siapa pun,” kata dia menegaskan.
Merujuk salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pada 24 Maret, Bulog diminta untuk segera memenuhi 500 ribu ton pertama.
“Menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Bapak Presiden tanggal 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya,” seperti yang tertera pada surat tersebut.
Surat tersebut juga mengatakan bahwa pasokan beras tersebut, dapat digunakan untuk program SPHP beras, kebutuhan bantuan pangan dalam bentuk beras kepada 21.353 juta KPM, dan kebutuhan lainnya seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Pengadaan beras dari luar negeri tersebut, agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
