Palembang – Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) menerbitkan kartu pembayaran elektronik spesial edisi Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022, untuk para pengguna kereta api layang ringan atau LRT di Kota Palembang.
Kartu elektronik edisi Sumpah Pemuda itu memberikan kemudahan sekaligus bernilai ekonomis untuk masyarakat setiap kali menggunakan transportasi LRT, kata Kepala BPKARSS Dedik Triantara, di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (30/10).
Masyarakat bisa menggunakan LRT sepuasnya selama satu bulan, cukup dengan mengisi ulang saldo kartu Sumpah Pemuda senilai Rp40 ribu.
Syarat pembuatan kartu tergolong gampang, para penumpang hanya cukup melampirkan identitas diri (KTP) dan verifikasi nomor telepon di loket khusus setiap 13 stasiun penumpang LRT.
Dengan begitu, Dedik berharap masyarakat bisa segera mendapatkan kartu Sumpah Pemuda yang ditawarkan atas program BPKARSS dan PT. KAI tersebut, mengingat jumlahnya sangat terbatas yakni hanya 700 buah kartu.
“Terbatas hanya 700 buah, siapa cepat dia dapat. Aktivasi kartu sudah bisa dilakukan terhitung dari 29 Oktober – 12 November 2022,” kata dia.
Jumlah pendaftar kartu Sumpah Pemuda LRT Palembang sudah mencapai lebih dari 100 orang per Minggu siang, sekitar pukul 11.00 WIB. Sebanyak 60 orang warga di antaranya mendaftarkan diri sebagai pengguna kartu Sumpah Pemuda itu di Stasiun Ampera, Palembang.
“Antusiasnya bagus kebanyakan kalangan pekerja dan pelajar, karena terbatas jadi segera lah daftar jangan sampai kehabisan,” kata dia.
BPKARSS mencatat jumlah penumpang LRT Januari – Oktober 2022 telah mencapai 2,4 juta orang. Trennya saat ini rata-rata sebanyak 8 ribu penumpang di hari biasa, dan 12 ribu penumpang di akhir pekan.
Jumlah keterisian tersebut mengalami peningkatan sekitar 2 ribu orang dibandingkan jumlah rata-rata harian bulan Agustus.
Dari data itu pula diketahui program promosi yang diberikan memberi dampak peningkatan okupansi penumpang, dan semua ini efektif untuk mendukung Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum (GNKAU) yang dicanangkan Kementerian Perhubungan, demikian Dedik.
