Tak Ada Proyek Infrastruktur Baru di 2019, Pemerintah Fokus Bangun Bendungan

Berempat.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa tak adanya proyek infrastruktur baru di tahun 2019. Pemerintah hanya akan merampungkan proyek infrastruktur yang sudah berjalan. Namun, sebagai gantinya pemerintah akan menambah proyek baru untuk membangun bendungan.

“Tidak ada pembangunan baru dengan kontrak tahun jamak, kecuali untuk bendungan dan irigasi/air baku sebagai pendukung fungsi bendungan. Tahun 2019 kami fokus pada penyelesaian proyek infrastruktur, sehingga tidak ada yang mangkrak di tengah jalan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Seluruhnya terus dilanjutkan,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Minggu (12/8).

Menurut Basuki, fokus pembangunan bendungan sesuai dengan kebijakan program infrastruktur PUPR tahun depan diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Berdasarkan Perpres No. 56 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua Perpres No. 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat 150 PSN di Kementerian PUPR. PSN tersebut terdiri dari 54 bendungan, 7 irigasi, 1 tanggul laut, 69 jalan tol, 4 jalan nasional, 3 PLBN (tahap 2), 9 air minum dan sanitasi, dan 3 perumahan.

Pemerintah menargetkan sebanyak 27 proyek PSN akan rampung di tahun 2018, dan sebanyak 47 PSN pada 2019.

Selain itu, Kementerian PUPR juga fokus dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan kerja sama dengan SMK dan Politeknik.

Dalam keterangannya, Kementerian PUPR menjabarkan belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal di tahun 2018 berjumlah sekitar 81%. Untuk tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp 110,73 triliun, komposisinya terdiri dari belanja modal 67,3%, belanja barang berkarakter belanja modal 16,2%, belanja barang biasa 14,2%, dan belanja pegawai 2,3%.

Kemudian, di antara belanja barang yang bersifat belana modal tersebut terdapat pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang hasilnya akan diserakan kepada masyarakat. Di antaranya ialah program Padat Karya Tunai untuk pembangunan irigasi kecil, jalan produksi, sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), Pamsimas dan rumah swadaya.