Bogor – Indonesia telah menyelesaika 23 perjanjian dagang, termasuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang merupakan blok dagang terbesar kedua setelah WTO.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam acara Sosialisasi Hasil-Hasil Perundingan Perdagangan Internasional RCEP di Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/10).
Acara yang dilaksanakan secara hibrida ini turut dihadiri Ketua Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah, serta diikuti oleh sekitar 120 peserta yang terdiri atas pelaku usaha, anggota DPR Komisi VI, anggota Dewan Perwakilan Daerah, perwakilan HIPMI, perwakilan Kosgoro, dan perwakilan FTAs Centre.
“Dicetuskan pertama kali oleh Indonesia pada 2011, RCEP merupakan blok dagang terbesar kedua di dunia. Perundingan ini terdiri dari 15 negara yaitu 10 negara ASEAN dan lima negara mitra ASEAN yaitu Australia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Selandia Baru.
“Hal ini menunjukkan betapa RCEP ini sangat besar dan bermanfaat, termasuk bagi negara-negara di luar ASEAN,”jelas Wamendag.
Menurut Wamendag, RCEP secara kumulatif mewakili 29,6 persen penduduk dunia; 30,2 persen GDP dunia; 27,4 persen perdagangan dunia; dan 29,8 persen foreign direct investment (FDI) dunia.
Data ekspor nonmigas Indonesia ke 14 negara RCEP selama lima tahun terakhir (2016–2020) menunjukkan tren positif sebesar 5,33 persen. Pada 2020, total ekspor nonmigas Indonesia ke kawasan RCEP mewakili 54,12 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia, yakni senilai USD 83,87 miliar.
“Dengan nilai sebesar itu, penting untuk memastikan agar Persetujuan ini dapat segera diselesaikan proses ratifikasinya oleh DPR RI akhir tahun ini. Sehingga, bisa diimplementasikan pada awal 2022. Selain itu, diseminasi informasi isi persetujuan RCEP kepada pemangku kepentingan terkait beserta manfaat dan tantangannya sangatlah penting untuk memastikan optimalisasi dari implementasi persetujuan ini,” terang Wamendag.
Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah menyampaikan, Pemkot Bogor mengharapkan RCEP dapat memudahkan ekspor berbagai produk andalan Kota Bogor.
“Harapan kami, RCEP dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha nasional dalam mengekspor produk-produk industri kecil dan menengah Kota Bogor ke pasar internasional, baik di wilayah ASEAN maupun di wilayah kelima mitra lainnya. Selain itu, implementasi Persetujuan ini dapat membantu Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,”ungkap Syarifah optimis.
Sedangkan, Ketua Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan menegaskan, bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang bisa memenuhi semua kebutuhan dalam negerinya tanpa terlibat dalam suatu bentuk Kerja sama perdagangan internasional.
“Partisipasi Indonesia dalam RCEP, merupakan langkah yang tepat dalam mengintegrasikan ekonomi global dan regional, termasuk pada mata rantai pasok dunia untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional sehingga menghasilkan produk yang lebih murah dan efisien,” terang Tommy.
Dalam sesi diskusi, Direktur Perundingan ASEAN Kemendag Dina Kurniasari memaparkan, beberapa manfaat RCEP untuk Indonesia dan juga beberapa hal yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Saat ini, pemerintah sedang menyusun berbagai langkah mitigasi dan juga menyusun Roadmap Action Plan implmentasi RCEP yang harus dilakukan secara kolektif dan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan. Sehingga, Indonesia bisa menjadi winner saat mengimplementasikan Persetujuan ini,”ujar Dina.
Selanjutnya, Ketua Kadin Kota Bogor Almer Faiq Rusydi menyampaikan, Kadin Kota Bogor telah memiliki kesiapan dan strategi pemanfaatan perjanjian RCEP.
“Kami sedang melakukan proses pendataan kebutuhan produk di negara-negara penerima manfaat RCEP, serta mendata dan mendatangi tempat usaha dan perusahaan di Kota Bogor yang berdaya saing di negara-negara Asia, khususnya di negara anggota RCEP,” pungkas Almer.
