MUI Pertanyakan Dasar Hukum Polisi Menahan Kordinator Pasar Muamalah Zaim Saidi

0
94
Pasar Muamalat Depok (Dok: Liputan6)
Kondisi Pasar Muamalat sebelum ditutup oleh pihak kepolisian. (Dok: Liputan6)

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas pertanyakan dasar hukum polisi menahan penyelenggara Pasar Muamalah Zaim Saidi. Menurutnya, penggunaan koin dinar-dirham di Pasar Muamalah yang digagas Zaim Saidi belum tentu melanggar Peraturan Bank Indonesia tentang penggunaan mata uang dalam transaksi perdagangan di dalam negeri.

Penggunaan koin dinar-dirham di Pasar Muamalah, kata Anwar, tidak bisa dianggap sebagai transaksi dengan mata uang asing, seperti yang marak terjadi di Bali. Sebab koin dinar-dirham yang digunakan bukan mata uang negara manapun. Koin itu hanya sebatas alat tukar yang dapat disamakan dengan voucher.

“Para pedagang dan pembeli memang memiliki koin dinar dan dirham, tapi jelas itu bukan mata uang resmi salah satu negara mana pun di dunia. Maka ada dua kemungkinan kategori transaksi yang mereka lakukan, yaitu jenis barter atau semacam voucher,” kata Anwar dalam tulisannya yang dipublikasikan Harian Republlika, (5/2).

Anwar menyebutkan transaksi barter, yang sudah dikenal sejak masa peradaban Mesopotamia, merupakan pertukaran antara satu komoditas dengan komoditas lain dan bukan pertukaran komoditas dengan uang. Transaksi ini sangat wajar dan dibolehkan oleh negara. Bahkan Presiden BJ Habibie pernah melakukan pesawat terbang dengan komoditas beras sesuai kesepakatan.

“Praktik tukar guling lahan juga termasuk transaksi barter ini,” tegas Ketua PP Muhammadiyah ini.

Anwar minta polisi melihat perkara ini secara lebih luas dan komprehensif. Saat ini orang sudah banyak menggunakan emas untuk berbagai keperluan termasuk untuk investasi.

“Di Pasar Muamalat Depok, emasnya mereka putar untuk menggerakan roda perekonomian melalui transaksi barter dan atau dengan voucher sehingga terjadilah pemindahan kepemilikan dan dinamika ekonomi yang positif,” tandas Anwar.