Usaha Mikro Kecil dan Menengah alias UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung pergerakan ekonomi kerakyatan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pelaku UMKM di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang.
Pemerintah melalui kementrian dan lembaga turut serta membantu pengembangan UMKM seperti komitmen Kementerian Perdagangan (Kemdag) yang terus meningkatkan pemasaran UMKM salah satunya melalui keikutsertaan dalam pameran.
Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Eva Yuliana mengatakan Kemendag telah memfasilitasi pelaku UMKM melalui beberapa program, mulai dari bimbingan teknis manajemen sumber daya manusia, bimbingan teknis pelaku usaha, temu usaha UMKM dengan ritel modern dan marketplace, serta mengikutsertakan UMKM dalam berbagai pameran.
“UKM menjadi pengaman ekonomi regional dan nasional di masa krisis. Oleh karena itu, penting mengutamakan dan memberdayakan UKM,” ungkapnya dalam siaran persnya.
Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengapresiasi keberhasilan Gubernur DI Yogyakarta Sri SUlran HB X mengembangkan kehidupan koperasi dan UMKM di wilayahnya.
“Apa yang dilakukan Sri Sultan itu bisa kita jadikan pelajaran berharga dalam memajukan koperasi dan UMKM di daerah lainnya,” ungkap Puspayoga smembuka acara Rakornas Koperasi dan UMKM di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (02/05/2019).
Sri Sultan menjabarkan, langkah pertama yang dilakukan pemerintahannya adalah memverifikasi ulang koperasi dan mendata ulang UKM di Yogyakarya. Sementara bagi koperasi yang sudah tidak aktif, Sri Sultan menyebutkan tak ada pilihan lain selain membubarkannya atau dinyatakan pailit.
“Agar kebijakan tepat sasaran, kita harus memiliki database KUMKM, sehingga dikatahui orientasi ekspor, pasar regional, dan mana yang pasar lokal. Karena, tiga kategori tersebut memiliki pola pembinaan yang berbeda,” papar Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, pihaknya membutuhkan waktu sekitar 5-6 tahun dengan membangun 983 kelompok masyarakat desa, di mana sarana penunjangnya dikelola koperasi atau BUMDes.
