Kebijakan Ojol yang berubah status jadi UMKM resmi diberlakukan pemerintah mulai 1 Juli 2026. Langkah ini menandai perubahan status bagi pengemudi ojek online roda dua yang kini diakui sebagai pengusaha mikro transportasi berbasis digital. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu memperluas perlindungan sosial sekaligus membuka akses terhadap berbagai program pemberdayaan yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa perubahan status tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada layanan transportasi daring.
Selain mendapatkan status baru, pengemudi juga memperoleh manfaat dari kebijakan pembatasan potongan komisi maksimal sebesar 8 persen. Dengan skema tersebut, mitra pengemudi roda dua akan menerima hingga 92 persen dari tarif perjalanan, sedangkan sisanya menjadi bagian perusahaan aplikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Maman menjelaskan, implementasi teknis mengenai penyesuaian komisi akan diumumkan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan. Sementara itu, status Ojol jadi UMKM mulai berlaku sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap aktivitas ekonomi para pengemudi yang selama ini berkontribusi pada sektor transportasi digital.
Ojol Jadi UMKM Buka Akses Program Pemberdayaan
Dengan status sebagai pengusaha mikro, para pengemudi kini memiliki kesempatan memperoleh berbagai fasilitas yang sebelumnya hanya dinikmati pelaku UMKM. Mulai dari akses pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, hingga berbagai program penguatan kapasitas usaha.
Pemerintah juga memastikan bahwa sebagian besar pengemudi tidak akan dikenai kewajiban pajak penghasilan karena rata-rata omzet mereka masih berada di bawah batas Rp500 juta per tahun. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga pendapatan pengemudi sekaligus memberi ruang untuk mengembangkan usaha lain.
Menurut Maman, status Ojol jadi UMKM tidak hanya memberikan pengakuan administratif, tetapi juga membuka peluang agar pengemudi memiliki sumber pendapatan tambahan di luar aktivitas mengantar penumpang maupun barang.
Pemerintah Siapkan Masa Transisi Bersama Aplikator
Dalam proses penerapannya, pemerintah akan berkoordinasi dengan perusahaan aplikator serta berbagai asosiasi pengemudi agar perubahan status dapat berjalan lancar. Seluruh tahapan administrasi akan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu aktivitas operasional para mitra di lapangan.
Pemerintah menilai fleksibilitas jam kerja yang dimiliki pengemudi menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha produktif lainnya bersama keluarga. Karena itu, berbagai stimulus tengah disiapkan agar para pengemudi dapat memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal.
