Pemerintah menyoroti persoalan barang impor ilegal yang dinilai semakin menekan pelaku usaha dalam negeri. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan penegakan hukum terhadap praktik tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga Daya Saing UMKM nasional, terutama di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka.
Pernyataan itu disampaikan Maman menanggapi langkah aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tengah mengusut dugaan pelanggaran pada sektor impor dan logistik. Ia berharap proses hukum tersebut tidak berhenti sebagai kasus semata, tetapi menjadi momentum pembenahan tata niaga agar pelaku usaha kecil memiliki ruang usaha yang adil.
Usai menghadiri kegiatan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Jakarta, Selasa (10/2), Maman menyebut upaya pemberantasan praktik impor ilegal harus dipandang sebagai langkah bersama untuk melindungi pelaku usaha kecil di seluruh daerah. Menurutnya, kebijakan pembiayaan dan program pendampingan selama ini tidak akan optimal jika pasar domestik dibanjiri produk murah yang masuk tanpa prosedur resmi.
Ia menyoroti fenomena barang impor berharga sangat rendah yang beredar luas di pasaran. Kondisi itu, kata dia, memicu distorsi harga sehingga pelaku usaha lokal kesulitan bersaing, bahkan ketika kualitas produk mereka telah meningkat. Banyak pelaku UMKM yang sudah memperoleh akses kredit, pelatihan, hingga bantuan produksi, namun tetap mengalami hambatan saat memasarkan barang.
“Masalahnya bukan pada kemampuan produksi, tetapi akses pasar. Ketika pasar dipenuhi barang ilegal dengan harga jauh lebih murah, pelaku usaha lokal kehilangan kesempatan menjual produknya,” ujarnya.
Maman menilai situasi tersebut berpotensi menggerus Daya Saing UMKM karena pelaku usaha tidak hanya menghadapi persaingan normal, melainkan kompetisi yang tidak setara. Ia mengingatkan bahwa dampaknya tidak berhenti pada penurunan omzet.
Penertiban Impor Ilegal Dinilai Jadi Titik Balik
Menurutnya, kegagalan usaha bisa memicu kredit macet, memengaruhi stabilitas keuangan keluarga, hingga memunculkan persoalan sosial baru. Dalam banyak kasus, usaha kecil merupakan sumber penghidupan utama rumah tangga, sehingga gangguan pada usaha berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga.
Pemerintah, lanjutnya, tidak menutup pintu terhadap perdagangan internasional. Aktivitas impor tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan industri. Namun, semua barang yang masuk harus mengikuti ketentuan kepabeanan dan administrasi perdagangan.
“Impor bukan sesuatu yang dilarang. Tetapi ketika barang masuk tanpa prosedur dan tidak tercatat, di situlah muncul ketidakadilan bagi pelaku usaha domestik,” kata Maman.
Ia menambahkan pengawasan akan diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah itu mencakup pembenahan sistem logistik, peningkatan kontrol distribusi, hingga penguatan ekosistem perdagangan digital. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu bersaing tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga internasional.
Dalam kerangka tersebut, peningkatan Daya Saing UMKM menjadi prioritas utama. Program pelatihan, sertifikasi, dan standardisasi produk tengah diperluas untuk membantu pelaku usaha memenuhi tuntutan pasar modern, termasuk platform perdagangan elektronik.
Maman berharap proses hukum terhadap praktik impor ilegal menjadi titik balik pembenahan perdagangan nasional. Negara, menurutnya, perlu hadir untuk memastikan puluhan juta pelaku usaha kecil mendapatkan kesempatan usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan.
“Perlindungan usaha kecil harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas. Jika tata niaga lebih tertib, maka Daya Saing UMKM akan tumbuh dan ekonomi nasional ikut menguat,” ujarnya.
