Pemanfaatan Teknologi untuk Hilirisasi menjadi fokus utama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan nilai tambah komoditas gambir di Sumatera Barat. Upaya ini diharapkan mampu mengubah pola usaha petani gambir yang selama ini masih bergantung pada pasar tradisional menjadi lebih modern, berdaya saing, dan memiliki pasar yang lebih luas.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Pemanfaatan Teknologi Produksi untuk Mendukung Hilirisasi Komoditas Gambir Bagi Usaha Kecil” di Padang, Selasa (26/8), menegaskan bahwa petani gambir saat ini masih memiliki posisi tawar lemah. Kondisi ini terjadi karena tata niaga yang belum berkembang dan masih bergantung pada India sebagai pembeli utama.
“Kalau terus dijual dalam bentuk mentah, nilai tambah gambir akan selalu rendah. Hilirisasi adalah kunci agar komoditas ini tidak hanya jadi barang dagangan, tetapi bisa masuk ke industri bernilai tinggi,” jelasnya.
Potensi Besar Gambir di Sumbar
Indonesia saat ini menguasai hampir 80 persen pasar gambir dunia dengan pertumbuhan ekspor rata-rata 16,16 persen per tahun pada periode 2019–2023. Namun sayangnya, sebagian besar produk tersebut masih diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga rentan terhadap fluktuasi harga.
Sebagai provinsi penghasil gambir terbesar, Sumbar diyakini memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk hilir, mulai dari kosmetik, farmasi, hingga pangan. Meski begitu, upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi petani, serta pelaku usaha.
Pada Oktober 2024 lalu, Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan sejumlah kementerian terkait telah lebih dulu merumuskan rencana aksi hilirisasi gambir melalui FGD. Forum tersebut menjadi pijakan awal dalam menyusun strategi yang lebih konkret untuk memperkuat rantai nilai.
“Pemetaan klaster industri dalam negeri yang membutuhkan produk hilir gambir menjadi langkah penting, sekaligus penyusunan kebijakan yang bisa mengintervensi pasar secara tepat,” ujar Temmy.
Data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Kementerian UMKM mencatat, 93,95 persen dari 16 juta lebih pelaku UMKM masih berproduksi dengan cara tradisional. Hal ini membuat produktivitas mereka 20–30 persen lebih rendah dibandingkan industri skala menengah maupun besar.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM mengembangkan model Rumah Produksi Bersama (RPB) di 16 provinsi dan kabupaten. RPB berfungsi untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Skema ini juga dikembangkan dengan melibatkan industri swasta melalui pola business to business.
Digitalisasi Jadi Penopang
Selain Pemanfaatan Teknologi untuk Hilirisasi, digitalisasi juga disebut sebagai elemen penting yang harus dioptimalkan oleh pelaku UMKM. Digitalisasi tidak hanya terkait pemasaran daring, tetapi juga mencakup pencatatan produksi, pengelolaan rantai pasok, hingga traceability produk agar sesuai standar global.
“Kami berharap forum ini tidak berhenti hanya sebagai diskusi, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk percepatan hilirisasi gambir. Dengan dukungan teknologi produksi, penguatan rantai nilai, serta sinergi lintas pemangku kepentingan, Sumbar bisa menjadi contoh sukses hilirisasi berbasis UMKM,” pungkas Temmy.
%20dalam%20mendorong%20peningkatan...){kind=link}