Kolaborasi UMKM menjadi agenda utama pemerintah pada kuartal II 2025 untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil dan menengah. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggandeng berbagai kementerian dan lembaga guna memperluas akses perizinan, sertifikasi, hingga pembiayaan. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan UMKM lebih produktif, kompetitif, serta membuka lapangan kerja berkualitas.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Hukum, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). “Kolaborasi UMKM ini diharapkan memberi dampak signifikan bagi perekonomian, karena pelaku usaha akan lebih siap bersaing di pasar lokal maupun global,” ujarnya dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (18/7).
Percepatan Perizinan dan Sertifikasi
Menurut Maman, langkah pemerintah tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga percepatan legalitas usaha. Hingga triwulan II 2025, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan mencapai 1.445.205, melonjak 95,4 persen dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat 739.843 NIB. Capaian ini sudah memenuhi 83,72 persen dari target 2,5 juta NIB sepanjang tahun ini.
Sertifikasi halal juga mencatat peningkatan dengan total 654.518 sertifikat pada kuartal II. Akumulasi sejak 2019 telah mencapai 2.348.061 sertifikat, mencakup lebih dari 6,5 juta produk. Mayoritas, yakni 97,2 persen, diterbitkan melalui skema self-declare.
Sementara itu, program SNI Bina UMK meningkat dua kali lipat. Pada kuartal II, sertifikat diberikan kepada 194.401 pelaku UMK, sehingga total akumulasi penerima sertifikasi SNI mencapai lebih dari 1 juta pengusaha dengan 1,2 juta produk tersertifikasi.
Dorongan Pembiayaan dan Pencapaian KUR
Di sektor pembiayaan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga awal Juli 2025 telah menembus Rp132,7 triliun atau 44,2 persen dari target tahunan. Sebanyak 2,29 juta pelaku UMKM telah merasakan manfaat program ini, termasuk 1,05 juta debitur baru. Penyaluran KUR ke sektor produksi juga menunjukkan tren positif dengan porsi 59,9 persen atau senilai Rp79,6 triliun.
Selain itu, sertifikat PIRT pada semester I 2025 mencapai 104.860 sertifikat, dan penerbitan merek dagang UMKM bertambah 7.692, menambah total merek yang terdaftar menjadi 154.371 sejak 1980.
Menteri Maman menekankan bahwa langkah kolaboratif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan sektor UMKM menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional. “Kami berharap sinergi ini terus diperkuat agar layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, semakin maksimal,” tegasnya.
